Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, melihat kolam pancing yang menjadi salah satu usaha kegiatan ekonomi Bumdes Desa Ketapang. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tumbuh di Kab Sidoarjo terus bertambah. Awalnya ada 178 unit, Sabtu (27/6) akhir pekan kemarin menjadi 179, setelah 1 Bumdes dari Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, yang diberi nama Bumdes Delta Mandiri, diresmikan oleh Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin.
Usaha ekonomi Desa Ketapang ini bangkit, karena selama ini wilayah desa tersebut termasuk salah satu desa yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Kab Sidoarjo, sejak tahun 2006 lalu.
Usaha yang akan digeluti oleh Bumdes tersebut diantaranya kolam pancing dan wisata air. Wabup Nur Ahmad berharap, usaha dari Bumdes itu berkembang dan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan desa khususnya warga.
“Saya acungi jempol terwujudnya Bumdes ini,” katanya.
Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, dalam kesempatan itu berharap keberadaan Bumdes Desa Ketapang tersebut kedepan akan bisa membantu meningkatkan ekonomi dan pendapatan warga desa tersebut.
Apalagi saat ini sedang dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga Plt Bupati Sidoarjo itu sangat berharap semoga warga desa Ketapang yang terdampak Covid-19 secara sosial ekonomi, bisa bangkit dan terbantu dengan adanya usaha ekonomi Bumdes di desa tersebut.
“Semua desa dan kelurahan di Kab Sidoarjo saya motivasi agar bisa mewujudkan Bumdes. Karena ini untuk kebaikan desa dan warga sendiri,” katanya.
Camat Tanggulangin, Sabino Mariano, mengatakan modal awal Bumdes ini, sebesar Rp1.7 miliar dari swadaya warga. Kemudian tahun 2019 mendapat modal penyertaan dari Pemdes Ketapang sebesar Rp600 juta. Kemudian tahun 2020 mendapat lagi Rp100 juta.
Dirinya mengatakan memang masih belum semua desa di wilayah Kec Tanggulangin sudah memiliki Bumdes. Namun secara bertahab akan diimbau untuk membentuknya.
“Karena ini untuk kepentingan desa dan warga desanya sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sidoarjo, Fredik Suharto Ssos MM, juga sempat mengutarakan pada tahun 2019 lalu ada 13 Bumdes di Kab Sidoarjo yang memperoleh bantuan hibah dari Kementerian Desa. Totalnya mencapai Rp2.3 miliar.Rinciannya, untuk Bumdes di 12 desa totalnya sebesar Rp990 juta. Sedangkan dana sebesar Rp1.3 miliar, khusus untuk Bumdes Desa Watessari Kec Balongbendo.
“Tujuannya, supaya Bumdes di 13 Desa itu bisa semakin berkembang,” ujarnya.
Perkembangan Bumdes di Kab Sidoarjo, menurut Fredik, cukup significant.
Karena pada tahun 2019 lalu, jumlah Bumdes di Kab Sidoarjo masih sebanyak 139 Bumdes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, Jumlahnya sudah mencapai 179 unit.
Menurut Fredik, idealnya 1 desa ada 1 Bumdes. Karena tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa dan warga desa. Namun ia mengakui pembentukan Bumdes juga disesuaikan dengan potensi desa, keinginan desa dan juga SDM di desa.
Fredik memberikan beberapa contoh, Bumdes di Desa Jabaran Kec Balongbendo bergerak dalam pengembangan usaha ayam potong, di Bumdes Desa Tropodo Kec Krian dalam pengembangan produk tahu dan di Bumdes Desa Ngingas Kec Waru, memproduksi alat pembakar sampah.
Dirinya juga mengatakan, Bumdes yang berada di Desa Kedungturi Kec Taman, omsetnya sudah mencapai miliaran. Karena banyak jenis usaha yang dilakukannya. Diantaranya bidang transportasi.
Sementara di Desa Bluru Kidul Kec Sidoarjo, Bumdes nya selama ini bergerak pada pengelolaan pasar desa.Menurut Tri Prasetyono, Kades Bluru Kidul, pendapatan untuk kepada desa dari retribusi pengelolaan pasar desa tersebut, setahun bisa mencapai Rp100 juta an.
Pada tahun 2020 ini, lanjut Pras, Bumdes Desa Bluru Kidul, akan punya rencana mendirikan toko. Jenis usaha yang akan digarap diantaranya menjual alat-alat tulis dan kebutuhan kantor (ATK).
Bumdes di Desa Bluru Kidul juga akan menggandeng kerja sama dengan Kantor Pos.
Menurut Pras, pihaknya sudah membuat nota kerja samanya. Nanti, satu pengurus di Bumdes akan dididik di PT.Pos.
“Pokoknya banyak usaha yang akan kita lakukan dengan menggandeng lembaga bisnis dan pelayanan yang ada. Termasuk nanti kita akan menggandeng dengan pihak SAMSAT. Untuk membantu mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Termasuk juga wacana membuka tempat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB ). Tujuannya, supaya belasan ribu warga Desa Bluru Kidul itu tidak sampai sulit dan jauh-jauh lagi dalam pembayaran PBB. (kus)
