“Nusantara” Ibukota RI

Presiden telah menyetujui nama “Nusantara” pada ibukota baru negara yang berlokasi di sekitar Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nama yang telah akrab dan menjadi ikonik (kesohor) di dalam negeri, dan luar negeri sebagai identitas Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantara, mengusulkan “Nusantara” sebagai alternatif nama negara merdeka pelanjut “Hindia Belanda.” Kawasan ibukota (baru) nanti, akan dipimpin seorang manajer, setara kepala propinsi (Gubernur).

Nusantara, secara narasi bermakna rentetan kepulauan se-kawasan. Secara harfiah di-dokumentasikan dalam kitab Negarakertagama, yang mulai digubah Empu Prapanca, tahun 1365. Penyebutan Nusantara berkait dengan Sumpah Palapa, yang dinyatakan oleh Mahapatih Gajahmada. Namun sesungguhnya, terdapat pula padan kata yang dicetuskan oleh Raja Singasari, Kertanegara, tahun 1275. Yakni, dengan istilah “Dwipantara,” (bahasa Sansekerta) yang bermakna persis dengan Nusantara (bahasa Jawa Kuna).

Nusantara diajukan sebagai calon nama wilayah ibukota negara pengganti Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, memasukkan nama ibukota negara satu paket dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Ibu Kota Negara (IKN). Kawasan calon ibukota diperkirakan seluas 256 ribu hektar (4 kali luas DKI Jakarta). Terdapat kluster kawasan khusus seluas 56 ribu hektar, yang berisi area khusus pemerintahan.

Teritorial ibukota baru akan menjadi propinsi, terlepas dari propinsi Kalimantan Timur. Kawasan ibukota akan dikendalikan oleh manajer kota (city manager), yang berbeda kewenangan dengan Kepala Daerah. Manajer ibukota tidak dipilih melalui Pilkada, melainkan diangkat pemerintah pusat. Sehingga manajer ibukota dapat bekerja penuh (satu rantai komando taktis dan strategis) melayani kebutuhan pemerintah pusat. Sekaligus kebutuhan ibukota negara.

Perpindahan ibukota bersifat keniscayaan, sesuai kebutuhan zaman. Bahkan sejak dekade tahun 1850-an, rezim kolonial telah menyadari beban berat Jakarta sebagai “bandar tua” (yang beroperasi sejak abad ke-6). Pada dekade itu pula dibangun pelabuhan baru, 15 kilometer arah timur ke kawasan Priok. Namun “bandar tua” telah berkembang pesat sebagai ibukota negara, mewadahi seluruh urusan, hingga pusat industri, dan jasa.

Sebagai kota megapolitan (terbesar ke-empat) di dunia, Jakarta disesaki sebanyak 20-an juta kendaraan bermotor. Angka ini tumbuh sebesar 5%. Komposisinya terdiri dari sepedamotor 49%, mobil 38%, dan angkutan umum 13%. Ironisnya, jumlah armada angkutan umum makin berkurang. Banyak bus, telah “dikandangkan,” karena kondisinya sangat buruk. Seluruh kendaraan niscaya mengeluarkan emisi gas buang. Ditambah uji kir kendaraan yang biasa menera kendaraan secara semau-gue.

Kejenuhan Jakarta semakin memuncak, ditandai dengan tragedi banjir yang rutin datang setiap tahun. Tetapi yang paling miris, berupa ancaman megathrust (gempa bumi besar) ber-magnitudo 8,7 SR (Skala Richter). Sumber gempa besar di Selat Sunda, lokasi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pusat gempa hanya sekitar 300 kilometer barat Jakarta. Konon arah tumbukan dua sabuk lempeng gempa berjalan sejauh 60-70 milimeter per-tahun. Gedung bertingkat tinggi (lebih dari 6 lantai atau 20 meter), bisa runtuh.

Pemindahan ibukota negara ke Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur, Kaltim) akan menimbulkan efek positif perekonomian. Patut direspons pemerintah propinsi tetangga, dengan meningkatkan infrastruktur sektor perdagangan. Dengan investasi sebesar Rp 500-an trilyun, ibukota negara yang baru akan menjadi “pasar besar” nasional. Termasuk pembangunan kluster smart-city, simbol kemajuan Indonesia. Akan terdapat pusat pengembangan energi pintar, jasa Kesehatan unggulan, dan smart food production.

Tak lama, ibukota negara akan pindah dari Jakarta ke Nusantara (di Kalimantan Timur). Visi “Indonesia sentris” akan terealisasi, sekaligus akan menjadi pengungkit kemakmuran timur Indonesia.

——- 000 ———

Rate this article!
Tags: