ODF Masih 42 Persen, Sidoarjo Gagal Ikut Kabupaten Kota Sehat

Sidoarjo, Bhirawa
Semua pihak tanpa terkecuali, di Kabupaten Sidoarjo harus kompak dalam mewujudkan lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang bebas dari buang air besar sembarangan atau open defication free (ODF).

Karena buang air besar (BAB) yang sembarangan, akan menimbulkan sejumlah dampak negatif. Bisa dari sisi kesehatan, keindahan, dan kekumuhan.

Dari sisi kesehatan, ODF bisa menimbulkan semakin berkembang biaknya bakteri e-coli. Sejumlah penyakit yang bisa timbul diantaranya adalah diare.

“Jangan remehkan diare, kalau diabaikan dan tidak segera mendapat penanganan bisa bahaya bagi penderitanya,” komentar Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, Jum at (8/10) akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, menciptakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang ODF, tidak bisa dari Dinas Kesehatan saja. Tetapi semua pihak. Seperti OPD terkait, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan keluarga.

Ia mengutarakan, sesuai aturan Dinas Kesehatan hanya sebatas dalam kegiatan pemicuhan atau memberikan kesadaran kepada warga untuk tidak BAB sembarangan. Namun, harus pada tempat yang pantas, yakni jamban yang sehat.

Sejumlah OPD diakui juga terlibat penting. Misal dari Bappeda yang mengalokasikan anggaran, Dinas Perkim Cipta Karya dan Penataan Ruang, yang berperan secara fisik membangun sarana jamban bagi keluarga miskin.

Dan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), berperan menggerakkan desa, agar desa menganggarkan APBDes untuk membangun jamban sehat bagi warga.

“Kecamatan juga tidak ketinggalan, sangat berperan dalam menggerakkan desa/kelurahan,” tambahnya. Menurut drg Syaf, angka ODF di Kab Sidoarjo pada tahun 2020 ini masih kurang dari 50% atau masih sebesar 42%. Sehingga, pada program Kabupaten Kota Sehat (KKS) tahun 2020 ini, tidak bisa mengikutinya.

“Karena kondisi ODF merupakan bobot penilaannya yang paling besar,” ujar drg Syaf. Menurut ia, sebenarnya Kabupaten Sidoarjo masih bisa ikut dalam kegiatan KKS 2020. Namun dikarenakan ada pandemi Covid-19, rencana pembangunan 6000 jamban oleh Dinas Perkim PR Sidoarjo, semuanya tidak bisa terealisasi. Sebab anggarannya harus direcofusing untuk penanggulangan Covid-19.

Keberadaan 6000 jamban tersebut, menurut drg Syaf, tentu saja diharapkan bisa mengurangi kebiasan BAB sembarangan di dalam masyarakat.

“6.000 jamban ini, akan bisa dibangun tahun 2021, dan semoga kita akan bisa ikut KKS tahun 2022 mendatang,” jelasnya. Data di Dinkes Kab Sidoarjo, dari 353 desa/kelurahan, yang sudah ODF masih ada 111 desa/kelurahan atau sebesar 31.4%.

Kecamatan yang paling banyak desa/kelurahan yang sudah ODF, adalah Kec Sidoarjo. Sebab dari 24 desa/ kelurahan yang sudah ODF sebanyak 13 desa atau sebesar 144.5%. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit desa yang sudah ODF ada di Kec Prambon. Dari 20 desa hanya 1 desa yang ODF atau sebesar 5.0%.

Camat Tulangan, Didik Widoyoko SSos, menyatakan akan menggerakkan kepala desa, supaya bisa menyisipkan APBDES di tiap desa, untuk memfasilitasi membangun jamban sehat bagi keluarga miskin. [kus]

Tags: