ODF Situbondo Berada di Rangking 35 se-Provinsi Jatim

Sekda Syaifullah didampingi Kadinkes Dwi Herman Susilo serta sejumlah Camat menandatangani MoU percepatan menuju ODF tahun 2024, di lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (23/6). [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Hingga pertengahan tahun 2022 ini, dari 136 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Situbondo, terdapat 53 Desa yang belum mewujudkan program jambanisasi atau ODF (Open Defecetion Free) secara keseluruhan atau 100 persen.

Oleh karena itu, sesuai dengan target yang dipatok Gubernur Jatim, tahun 2024 mendatang semua daerah di Jatim harus sudah menuntaskan kepemilikan jamban di setiap keluarga atau rumah.

Menurut Sekda Syaifullah, saat ini ada salah satu Desa, dimana warganya baru memiliki jamban sebesar 5 persen. Ini artinya, sebut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, warga masih senang BAS (buang air sembarangan) di kebun, di sungai dan tempat lain.

“Ya desa itu umumnya didukung oleh alam sehingga masih banyak BAS di sungai. Kondisi ini sangat berbahaya, karena sangat rentan tertular penyakit diare dan penyakit yang lain,” ungkap Sekda Syaifullah.

Masih kata Sekda Syaifullah, dirinya ingin dan berharap tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sudah nol persen prilaku BAS bisa tercapai. Ini akan terwujud, ulasnya, jika ada dukungan dari semua pihak sehingga permasalahan ODF selesai dengan baik.

“Ya posisi Situbondo di Jatim saat ini berada pada rangking 35 Kabupaten/Kota. Untuk itu saya mengajak untuk mensukseskan program percepatan ODF ini. Sebab ini bukan untuk kepentingan Kabupaten atau Provinsi tetapi untuk kita sendiri agar masyarakat menjadi orang yang sehat,” papar Sekda Syaifullah.

Tak cukup itu, agar kesadaran masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat terus meningkat, Pemkab Situbondo menganggarkan dana jambanisasi sebesar Rp3 miliar. Nantinya, imbuh mantan Asisten II Setdakab itu, dana anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Situbondo tahun 2022 itu mampu membangun sebanyak 1.164 jamban.

“Ya ini akan dilaksanakan pada tahun ini. Nanti di PUPP juga ada program jambanisasi yang langsung disambungkan dengan program RTLH. Khusus program jambanisasi di Dinkes, hanya membangun jambannya saja,” beber Sekda Syaifullah seraya menimpali, Kecamatan Situbondo, Sumbermalang, Panji, Panarukan dan Mlandingan memiliki rangking ODF terbaik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, meminta Desa untuk segera melaporkan ke instansinya manakala masih ada warga yang belum memiliki jamban yang sehat. Nanti, pinta Dwi, Dinkes akan melakukan pencatatan untuk ditindaklanjuti, termasuk membangun jamban komunal.”Ya laporkan saja jika ada warga yang belum punya jamban. Nanti akan kami tindaklanjuti,” tegas Dwi.

Dwi menambahkan, suksesnya program ini bukan hanya tanggung jawab Dinkes atau Bappeda semata, melainkan tugas bersama termasuk adanya peran dari kecamatan dan Desa. Diharapkan, imbuh Dwi, bagi Kecamatan yang sudah mampu mewujudkan ODF diatas 80 persen akan ditarget selesai tahun 2022.

“Sebaliknya bagi Kecamatan yang baru bisa menuntaskan 60 persen ke atas akan ditarget tuntas tahun 2023. Terakhir untuk Kecamatan yang baru mewujudkan ODF 60 persen kebawah akan ditarget tuntas pada tahun 2024 mendatang,” pungkas Dwi. [awi.dre]

Tags: