Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri pertemuan tahunan OJK
Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida berjanji bahwa OJK akan senantiasa hadir untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor prioritas Pemerintah, karenanya pada tahun 2019 ini, kebijakan dan inisiatif OJK akan difokuskan pada lima area, yaitu:
Memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik Pemerintah dan swasta.
Mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan, dan industri pengolahan.
Menyediakan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal.
Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Memanfaatkan teknologi dalam proses kerja OJK dalam pengawasan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi.
Hal tersebut disampaikan Nurhaida disela sela acara
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional 4 (KR4) Jawa Timur, Kamis (31/1) lalu di hotel JW Mariot Surabaya,
hadir pada acara yang bertema “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”,
gubernur Jawa Timur, Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK, Komisi XI DPR RI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jawa Timur serta Pelaku Industri Jasa Keuangan di Jawa Timur,
Sementara itu, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono pada kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa Industri Jasa Keuangan di Jawa Timur pada tahun 2018 menunjukan kinerja yang positif, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Total aset 415 Bank yang beroperasi di Jawa Timur meningkat sebesar 7,9%, sementara dana yang dihimpun meningkat 8,5% dan penyaluran kredit meningkat 10,4%. Selain itu, Pasar Modal Jawa Timur juga menunjukkan kinerja positif yang tercermin pada peningkatan jumlah investor saham sebesar 37,4% dan peningkatan investor Reksa Dana sebesar 73,5%. Kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh Industri Keuangan Non Bank di Jawa Timur, dengan pertumbuhan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing sebesar 33,7% dan 23,1% serta pertumbuhan Piutang Perusahaan Pembiayaan sebesar 8,8%.
Heru Cahyono juga menjelaskan bahwa OJK Regional 4 Jawa Timur telah melakukan upaya yang masif dan intensif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur melalui fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Edukasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui 214 kegiatan sosialisasi serta penerbitan Buku Pintar Keuangan Syariah yang disusun bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, upaya peningkatan inklusi di Jawa Timur selama tahun 2018 dilakukan melalui:
Pendirian 9 LKMS Bank Wakaf Mikro di beberapa lokasi pondok pesantren untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di sekitar Pondok Pesantren dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir,
Perluasan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Program LAKU PANDAI) dengan jumlah agen yang meningkat signifikan sebesar 94,7% menjadi 144.093 agen,
Pelaksanaan program Akses Keuangan Syariah Untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro di sekitar masjid,
Peningkatan penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan melalui program Jangkau, Sinergi dan Guidelines (JARING) mencapai Rp16,7 T dengan rasio NPL 0,99%,
Peningkatan pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp20,4 T atau tumbuh 24,6%.
Dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan di Jawa Timur, OJK Regional 4 Jawa Timur juga menjalankan fungsi perlindungan konsumen melalui penanganan pengaduan nasabah sebanyak 2.528 pengaduan, penertiban usaha pergadaian swasta yang belum terdaftar dan berizin di OJK melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi proses perizinan, serta optimalisasi Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Jawa Timur dalam merespon maraknya penawaran investasi illegal di berbagai daerah yang terbukti merugikan masyarakat dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media baik.(ma)
