Ombudsman Ajak Pegiat Sosial Peduli Kelompok Rentan

Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim Muflihud Hadi (berdiri) saat memandu sesi diskusi dengan para peserta.

Surabaya, Bhirawa
Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menggelar diskusi pemberdayaan kelompok rentan dalam pelayanan publik, Kamis (16/11) kemarin. Aktivis lembaga sosial dari berbagai daerah dan kampus di Jawa Timur ikut hadir dan bertukar pikiran terkait kualitas layanan publik khususnya yang diperuntukkan bagi kelompok rentan.
“Ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman untuk mengajak para pegiat sosial ikut bersama-sama mengadvokasi masyarakat di lingkungannya ketika menghadapi persoalan terkait layanan publik,” kata asistem Ombudsman Perwakilan Jatim Muflihul Hadi saat di temui Bhirawa di sela-sela acara.
Menurut Hadi, sesungguhnya banyak persoalan-persoalan terkait layanan publik yang dihadapi masyarakat, hanya saja karena ketidaktahuan atau keterbatasan akses membuat persoalan tersebut tidak terselesaikan secara baik.
“Tidak mungkin rasanya kalau semua persoalan layanan harus ditangani Ombudsman. Oleh karenanya, kami mengajak teman-teman pegiat sosial ini untuk jadi mitra Ombudsman dalam mengatasi persoalan layanan publik,” jelas Hadi lagi. Harapannya, nanti tidak semua persoalan dan masalah pelayanan publik harus diadukan kepada ombudsman.
Dalam kegiatan yang berlangsung setengah hari tersebut, banyak sekali keluhan yang disampaikan, baik menyangkut layanan rumah sakit, layanan bagi pensiunan, layanan kependudukan hingga persoalan terkait fasilitas untuk kalangan disabilitas. Secara khusus aktivis LBH Disabilitas Dani misalnya memprotes pembangunan trotoar Pemkot Surabaya yang dianggap tidak memihak kalangan penyandang disabilitas. Selain mengeluhkan soal kualitas layanan publik, beberapa peserta juga mempertanyakan terkait tata cara pelaporan ke Ombudsman bila menemukan persoalan di daerah.
Pengurus Serikat buruh Migran Ponorogo Agus meminta agar Ombudsman memperbanyak akses dan mempermudah pelaporan bagi masyarakat
“Banyak anggota kami buruh migran yang jadi korban karena mala-administrasi. Nah, selama ini kami kesulitan karena tidak tahu harus melapor ke mana,” jelas Agus. Dengan keberadaan Ombudsman Perwakilan Jatim, maka dirinya berharap agar penyimpangan pelayanan yang dialami buruh migran khususnya di daerah dapat diselesaikan dengan baik. [rac]

Tags: