Ombudsman Jatim Tangani 947 Laporan Selama 2023, Pelayanan Pemerintahan Hingga Kepolisian Peringkat Teratas

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin

Surabaya, Bhirawa
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim menilai ASN sangat rawan menjadi ‘tim sukses’ di Pemilu 2024. Terlebih, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas mengawal netralitas itu akan dihapuskan.

Menanggapi netralitas ASN itu, Ombudsman RI Jatim akan ikut mengawasi tegaknya netralitas aparat penyelenggara pelayanan publik selama gelaran Pemilu 2024. Tak hanya itu, Ombudsman juga akan memberikan perlindungan kepada ASN.

“Ombudsman Jawa Timur mendapat arahan dari pusat untuk ikut partisipasi mengawasi, khususnya terkait netralitas ASN di Pemilu 2024,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Agus Muttaqin disela acara refleksi akhir tahun di hotel kawasan Jalan Raya Kedung Baruk Surabaya, Selasa (5/12).

Agus menilai, para ASN sangat rawan dimobilisasi untuk mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres tertentu, parpol atau bahkan Calon Legislatif. “Nah, Ombudsman dalam rangka mengawasi itu. Terkait apakah ASN ini netral apa tidak,” jelasnya.

Kalau terbukti ada penggalangan suara atau mobilisasi politik, lanjut dia, masyarakat berhak mengadukan ke Ombudsman. “Idealnya laporan itu masuk ke Bawaslu, tapi kalau memang Bawaslu kuwalahan, bisa diadukan ke Ombudsman,” terangnya.

Menanggapi KASN akan dibubarkan, kata Agus hal itu sudah sesuai Undang-undang yang baru bahwa KASN dibubarkan. “Maka aduannya itu bisa diambil alih oleh Ombudsman,” imbuhnya.

Meski demikian, Agus mengakui sampai saat ini belum ada aduan soal ketidaknetralan ASN. “Karena baru minggu lalu arahan pimpiman kami untuk membuka posko tentang netralitas ASN menjelang Pemilu 2024,” tambahnya.

Dari catatan Ombudsman Jatim, lanjut dia, contohnya ada salah Kabupaten/Kota di Jawa Timur itu ASN punya kecenderungan menjadi tim sukses pada Pilkada. Berjalannya waktu, calonnya kalah dan ASN itu dikucilkan. Bahkan, ada yang diturunkan pangkatnya sehingga dia tidak mengikuti pengembangan karier sesuai dengan aturan yang semestinya. “Kalau nanti ada aduan ke Bawaslu dan tidak segera menindaklanjuti, kami bisa panggil Bawaslu. Kami akan memeriksa Bawaslu,” tandasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Jatim sepanjang 2023 menangani 947 laporan aduan. Isu pelayanan pemerintahan, pertanahan hingga kepolisian menjadi peringkat teratas yang dilaporkan masyarakat.

Menurut Agus, tingkat kepercayaan publik terhadap Ombudsman Jawa Timur mengalami kenaikan. Hal itu tergambar pada data penerimaan laporan masyarakat makin stabil dan menunjukkan tren positif. Dalam kurun waktu yang sama, kata dia, ada kenaikan sekitar 30 persen jumlah laporan masyarakat.

“Hingga 4 Desember 2023, Ombudsman Jawa Timur menerima 947 laporan. Rinciannya, 569 laporan konsultasi non laporan (KNL), 30 laporan respons cepat Ombudsman (RCO), 347 laporan masyarakat (LM), dan 1 Investigasi atas Prakarsa Sendiri (IAPS),” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Agus, dari data tersebut yang berlanjut ke pemeriksaan sebanyak 211 laporan. Rinciannya, 135 laporan telah ditutup dan 76 masih dalam proses penanganan. “Tentu saja jumlah laporan tersebut lebih baik dibanding semester I/2022,” imbuhnya.

Saat itu, lanjut dia, Ombudsman Jawa Timur hanya menerima 203 laporan, dan yang diselesaikan pada Januari-Juni 2022 sebanyak 88 laporan. Pihaknya menjelaskan bahwa kenaikan jumlah laporan tidak menyelesaikan permasalahan klasik sebaran domisili pelapor yang kurang merata. Warga di Jawa Timur bagian utara, kecuali Pulau Madura, tetap mendominasi jumlah laporan. “Sedang dari substansi laporan hampir tidak ada perubahan tren dibanding tahun sebelumnya,” ulasnya.

Isu pelayanan pemerintahan, pertanahan, dan kepolisian, menurut Agus tetap pada posisi teratas. Hanya saja, belakangan ada tren pengaduan masyarakat dengan substansi hak-hak sipil, khususnya perizinan pembangunan rumah ibadah makin banyak.

“Setidaknya, satu tahun terakhir ada 3 laporan perizinan rumah ibadah yang masuk, yakni di 1 Kutisari Utara, Surabaya, dan 2 di Desa Petiken, Driyorejo, Gresik. Ini yang menjadi perhatian bagi insan Ombudsman di Jawa Timur,” beber Agus.

Disamping itu, Ombudsman Jawa Timur menerima banyak laporan masyarakat sektor pendidikan, yakni PPDB, pungli di sekolah, dan penahanan ijazah. Laporan PPDB didominasi tidak jalannya layanan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem zonasi oleh dinas pendidikan setempat.

“Demikian juga soal pungli. Bahkan yang menjadi ironi, sekolah tidak segera menghentikan pungutan, tetapi justru mengintimidasi wali murid pelapor untuk mencabut laporan ke Ombudsman. Kami terus mengampanyekan penghentian pungli di sekolah dengan menggandeng media massa,” pungkasnya. [geh.iib]

Tags: