Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum memberikan sambutan pada FPD Kota Madiun di sampingnya, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd, Wakil Wali Kota Madiun, Drs. H. Armaya dan Plt Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, SH. M.Hum. [sudarno/bhirawa]
Kota Madiun, Bhirawa
Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Madiun yang dibuka oleh Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum di Wisma Haji Kota Madiun, Kamis (1/3).
Kesempatan itu, dipaparkan rancangan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 yang mendapat perhatian serius dari 300 orang peserta karena Wali Kota Madiun tampak bersemangat dalam memberikan sambutannya.
Menurut Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, SH. M.Si dalam laporannya menyatakan, proses perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2019 telah dilaksanakan secara partisipatif melalui beberapa tahanan kegiatan.Misalnya musyyawarah perumusan usulan pada tingkat RT dan RW pada bulan Desember 2017. Musrenbang Kelurahan di 27 Kelurahan yang ada di Kota Madiun tanggal 8 – 16 Januari 2018.
Musrenbvang tingkat Kecamatan di 3 Kecamatan pada tanggal 31 Januari sampai 6 Pebruari 2018 dengan mmelibatkan delegasi kelurahan dan stakeholder pembangunan di Kacamatan. Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada hari ini (Kamis 1 Maret 2018) sebagai forum sinkronisasi prioritas program dan kegiatan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
Selanjutnya sesuai dengan tahapan dan mekanisme perencanaan akan diselenggarakan Musrenbang rancangana RKPD Kota Madiun yang direncanakan 14 Maret 2018. Musrenbang dimaksukan merupakan forum pembahasan dan pembulatan prioritas pembangunan daerah dengan segenap stakeholder pembangunan di Kota Madiun guna mempercepat Renja Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD Kota Madiun 2019 yang digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Kota Madiun tahun 2019.
Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum, dalam sambutannya berharap Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Kamis (1/3) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun menjadi upaya untuk menyiapkan rencana kerja maupun usulan kegiatan pembangunan di tahun 2019 mendatang.
“Di saat inilah kita sedang merekam atas apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan itu menjadi yang hal wajib kita bawa untuk kemashalatan masyarakat khususnya di dalam pembangunan 2019,” katanya berharap.
Mengingat hal, Wali Kota menekankan setiap OPD yang ada dalam forum ini wajib menyampaikan prioritas tahun 2019. Prioritas pembangunan tahun 2019, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemisikinan, peningkatan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.
Dijelaskan oleh Wali Kota Sugeng Rismiyanto, pembahasan usulan pembangunan tahun 2019, tidak bisa terlepas dari hasil yang sudah dicapai dan apa yang menjadi koreksi di tahun 2016 maupun 2017. “Saya mohon apa yang ada kita anggarkan dan nanti kita rencanakan habis. Dengan demikian, nanti kita bisa minta atas kekurangan-kekurangan itu,”papar Wali Kota.
Wali Kota menyampaikan ketika membuat perencanaan pasti berdasarkan plan (rencana) dan budget (keuangan), sehingga jangan sampai ketika sudah membuat perencanaan tidak dilaksanakan sehingga ada silpa yang fantastis. “Karena ada hak dari masyarakat, adanya keterbukaan ini masyarakat bisa melihat berdasarkan SILPA, apa saja yang belum dilaksanakan, oleh karena itu harus dikawal dengan benar,”pesan orang nomor satu di Pemkot Madiun,” tuturnya meyakinkan.
Karena itu, lanjut dia, usulan berbagai program dari bawah mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota Madiun untuk tampung dan dikawal dan paling tidak dapat ditindak lanjutinya. Semisal tahun ini usulan dari bawah itu, tahun ini belum bisa, ya minimal tahun berikutnya bisa terealisasikan.
Masalahnya, kata wali Kota, Pemkot Madiun tahun ini terdapat SILPA sebwsar Rp 308 Miliyar. SILPA sebsar itu seharus tidak akan terjadi bahkan SILPA sebesar itu kan bisa untuk mensejahterakan masyarakata. “Kan anggarannya tiap tahunnya itu, ada dan seharusnya dana itu habis. Lha ini faktanya anggaran tiap tahun gak bisa dihabiskan. Sehingga sisa anggaran itu dikembalikan ke Pusat,”tegas Wali Kota Madiun dengan geleng kepala.
Terkait pearihal terurai diatas, Pemkot Madiun pada tahun 2017 lalu APBD nya Rp1,246 Triyun dan tahun 2018 APBD turun menjadi Rp1,080 Trilyun. Hal ini, karena anggaran transferan dari Pemerintah Pusat jadi berkurang lantaran, Pemkot Madiun tidak bisa menghabiskan anggaran dari Pusat tersebut. Dicontohkan tahun 2016 Pemkot Madiun menerima transferan uang dari Pusat sebesar Rp717 miliar dan tahun 2017 terima transferan uang Pusat Rp638 miliar yang berati transferan uang menurun.
“Ya itu sudah menjadi resikonya. Jika tidak bisa menghabiskan uang transferan dari Pusat tahun berikutnya dikurangi. Ini sudah menjadi kebijakan Menteri Keuangan RI, jika terdapat tidak bisa menghabiskan uang transferan dari Pusat, tahun berikutnya akan dikurang. Dan sekarang terbukti kan.?. Yok opo onok duweke gak iso ngentekno. (Ya bagaimana ada uangnya gak bisa menghabiskan. Red),”ungkap Sugeng Rismiyanto, mantan Rektor Unmer Madiun itu, mantap.
Kesempatan itu, Wali Kota Madiun menginformasikan, pada APBD Tahun 2018 ini, sebesar Rp1,080 Triyun. Untuk belanja pegawai termasuk gaji anggota DPRD Kota Madiun hanya 46 prosennya saja dan selebihkan digunakan berbagai kegiatan Pemkot Madiun. “Ya, penggunaan APBD seperti terusai diatas itu, dinilai masih bagus. Karena itu, harapan kami ditahun mendatang jangan sampai terjadi SILPA yang membengkak sepeti sebelumnya,”pungkas Wali Kota mengahkiri sambutannya. [dar.adv]
