OPD Pemerintah Kota Malang Tak Mau Terima Anggaran Lebih

I Made Riandiana Kartika saat menjadi pembicara stahun kepemimpinan Sutiaji – Edi di Hotel Pelangi Senin (18/11) kemarin.

(Masih Trauma Kasus Korupsi Massal)

Pemkot Malang, Bhirawa
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyebut ada rasa trauma atas insiden korupsi massal yang terjadi beberapa saat lalu di Kota Malang.
Kondisi ini, masih dirasakan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang takut diberi anggaran besar, untuk pembangunan Kota Malang.
Persoalan tersebut dikemukakan Made saat menghadiri dialog publik Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang di Hotel Pelangi, Senin (18/11) kemarin. Made yang juga Politisi PDI Perjuangan ini menyebut jika traumatik itu masih dirasakan dalam proses penganggaran.
Kondisi trauma yang tak kunjung sembuh itu pun ia khawatirkan akan berpengaruh pada proses penganggaran dan pembangunan di Kota Pendidikan ini. Sehingga dia mendorong agar pemerintah tak lagi merasa terbebani saat akan mengambil langkah dan tidak berjalan di tempat.
“Senyampang itu untuk kepentingan masyarakat bersama dan tak salahi aturan, kami dorong pemkot Malang berani mengambil langkah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Made juga menyampaikan jika selama ini setiap program yang diusulkan sudah dikoordinasikan dan didiskusikan bersama dengan legislatif. Namun selama ini memang masih sempat terjadi dilema tersendiri saat akan mengambil keputusan.
Dia mencontohkan proses pembenahan Jembatan Muharto yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Made menyebutkan jika pembenahan tersebut sudah beberapa kali didiskusikan. Di mana Pemkot Malang menghendaki untuk dibangun penyangga terlebih dulu. Sebab Jembatan Muharto belum masuk penganggaran dalam APBD 2020.
Alasan lain yang menjadikan Pemkot Malang mengusulkan agar dipasang penyangga terlebih dahulu adalah, karena pada 2020 akan dibangun Jembatan Kedungkandang. Ketika dua Jembatan tersebut dibangun secara bersamaan, maka akan memunculkan kemacetan yang lebih parah. Sebab keduanya berada di kawasan yang saling berdekatan.
“Itu adalah pendapat Pak Wali, maka kami terus mendorong untuk sekiranya lakukan pembangunan skala prioritas. Kira-kira mana yang lebih urgent, Jembatan Kedungkandang atau Muharto,” tukas Made. [mut]

Tags: