Pimpinan DPRD Jember saat memberikan keterangan paska kisruh pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2017.
Kab.Jember, Bhirawa
Rapat lanjutan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017 , Selasa(5/9) berlangsung kisruh.. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) menolak memaparkan rencana anggarannya di Rapat Banggar dan Tim Anggaran.
Rapat yang sedianya membahas anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DCKTRPR) dan Dinas Bina Pekerjaan Umun Bina Marga Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kab. Jember terpaksa dihentikan karena situasi di ruang Banmus DPRD Jember semakin tidak terkendali.
Awalnya, rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD tersebut berjalan lancar. Bahkan Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Ir. Mirfano (Plt. Sekda) mengajak kedua OPD ( DCKTRPR dan DPUBMSDA) untuk menjelaskan rincian rencana anggaran dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2017 yabg diajukan.
“Paparan ini sebenarnya dilakukan oleh Tim anggaran Pemkab Jember. Namun untuk lebih detailnya, kami sengaja mengajak OPD terkait untuk membantu menjelaskan,” ujar Tim Anggaran Pemkab Jember Ir.Mirfano kemarin.
Namun disaat Ir. Mirfano mempersilahkan OPD DCKTRPR untuk memaparkan anggarannya, Plt. DCKTRPR Yesiana menolak untuk melakukan paparan dihadapan Badan Anggaran.” Kami tidak ada kewajiban memberikan paparan kepada Badan anggaran,” ujar Yesiana kemarin.
Penolakan Yesiana ini mengundang perdebatan. Bahkan HM.Bukri anggota Badan Anggaran menjelaskan bahwa OPD ini sengaja diundang oleh Tim Anggaran untuk membantu menjelaskan dihadapan Badan Anggaran. Namun penjelasan ini tetap ditolak oleh Yesiana, sehingga memancing emosial pimpinan DPRD Jember.
“Kalau tidak mau menjelaskan, silahkan keluar,” ujar Ayub Junaidi Wakil Ketua DPRD Jember yang juga pimpinan rapat. Namun permintaan itu dijawab enteng Yesiana.” Terima kasih kalau diminta pulang,” ujarnya.
Situasi semakin memanas saat Plt. Kepala Bappekab Jember Achmad Fauzi menyela perdebatan. “Badan anggaran tidak memiliki Legal standing yang jelas,” ucap Fauzi yang juga mantan Plt.DCKTRPR Kab. Jember.
Pernyataan ini memicu reaksi pimpinan rapat Ayub Junaidi. Suasana semakin tidak terkendali karena terjadi perdebatan sengit, bahkan Ayub sempat mendatangi Fauzi namun dihalang-halangi.
Bahkan, kotak kue sempat melayang ke Fauzi yang dilempar oleh anggota dewan lainnya. Mereka menganggap tidak ada rasa hormat kepada DPRD. Karena situasi tidak terkendali, rapat pun dihentikan.
Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, menyayangkan sikap dari OPD yang menolak memberikan paparan tersebut. “Karena yang mengundang OPD untuk paparan bukan DPRD, tapi atas perintah tim anggaran. Malah perintah Tim Anggaran ditolak oleh OPD yang bersangkutan” ucap Thoif.
Oleh karena itu, karena situasi tidak memungkinkan ujar Thoif rapat tidak dilanjutkan dan meminta Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember untuk melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait. ” Kami melihatnya dalam rapat KUA-PPAS, tim anggaran pemkab Jember tidak ada sinkronisasi dan koordinasi. Masak ada OPD yang jabatannya Kabid dan kebetulan jadi PLT Dinas ini malah menentang perintah Plt Sekda. Padahal Sekda adalah jabatan tertinggi di jajaran PNS Pemkab,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengaku akan terus melanjutkan pembahasan KUS-PPAS sesuai dengan jadwal.” Besok kita bahas anggaran Dinas Pendidikan dan beberapa OPD lainya. Untuk DCKTRPR dan DPUBMSDA, kita jadwalkan lagi,” ujar Ayub kemarin.(efi)
