Open Bidding, Pansel Lumajang Tunggu Konfirmasi KASN

Lumajang, Bhirawa
Pasca pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratur, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Lumajang yang berjumlah secara keseluruhan 793 orang, ada rencana Lelang jabatan (Open Bidding) pada jabatan kosong untuk Eselon ll. Saat ini proses perekrutannya masih menunggu konfirmasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang kemudian akan dilanjutkan tahapan assesment terhadap para calon peserta yang ikut di dalam proses tersebut.
Pansel atau Panitia seleksi lelang jabatan (Open Bidding) kali ini langsung diketuai oleh Kepala Baperjakat dalam hal ini Sekretaris Daerah Pemkab Lumajang. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokoler Kabupaten Lumajang Azis Fachrurrizi di sela sela kemas kemas di Gedung Humas Lama yang rencananya akan boyongan ke lokasi yang baru yaitu bekas Kantor BKD Lumajang. “Pansel sudah terbentuk,fan saat ini masih menunggu konfirmasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) rencananya digelar lelang jabatan sebanyak 11 Lembaga yang saat ini telah dinyatakan terjadi kekosongan jabatan. Azis menanggapi saran dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang Hj. Nurul Hidayati, yang mewanti-wanti agar open bidding dilakukan secara transparan dan bebas dari KKN, ditegaskannya dan dijamin dalam lelang jabatan tersebut akan digelar secara profesional dan bebas KKN.
Bahkan Azis juga menyambut baik terhadap saran dari Dewan yang dinilai positif dalam membangun Lumajang yang lebih baik.Dikatakannya bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016,berpengaruh kepada perampingan OPD .
Meskipun demikian khusus untuk Kabupaten Lumajang dalam waktu dekat akan melakukan Lelang Jabatan untuk menempati OPD yang saat ini masih kosong. “Kita jamin dalam lelang jabatan terhadap sebelas Calon Kepala SKPD akan transparan,Bersih dari KKN dan akan menempatkan Calon yang terpilih sesuai dengan Kredibilitas, dan kompetensinya,” pungkasnya. [dwi]