Bazar murah sembako pada bulan Ramadhan, tetap diburu masyarakat. Program pemerintah yang bersifat karitatif ini telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh SKPD (Satua Kerja Perangkat Daerah). Juga menyertakan BUMN, BUMD serta dunia usaha dan kalangan industri. Untuk pertama kali pemerintah meng-inisiasi operasi pasar lebih sistemik, melalui program TTI (toko tani Indonesia).
Program TTI diharapkan akan “manjur” untuk men-stabilkan gejolak (kenaikan) harga bahan pangan. Program ini digagas bersama oleh lima kementerian terkait bahan pangan dan distribusi. Yakni Kementan (Pertanian), Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan BUMN. Serta melibatkan usaha swasta. TTI diharapkan dapat membangun struktur “pasar baru” yang menjadi rencana jangka panjang pemerintah dalam menjaga harga pangan.
Toh, barang kebutuhan yang dipasarkan tidak diberikan secara gratis, melainkan dijual dengan harga murah. Prinsipnya, bazaar maupun OP-TTI, hanya memangkas pos-pos distribusi, agar tidak terlalu panjang. Sehingga produsen bisa langsung dipertemukan dengan konsumen. Keuntungan produsen pun tidak berkurang.
Bahkan untuk produsen non-pabrikan (kelompok tani dan UMKM) partisipasinya dapat menjadi sarana promosi memperluas pasar dan pelanggan. Dalam lima tahun terakhir, metode yang sama (memotong jalur distribusi) juga sudah dilakukan Pemerintah Propinsi dan beberapa Pemkab dan Pemkot. Namun diperlukan solusi yang lebih sistemik. Antaralain daerah terparah mengalami kenaikan IHK (indeks harga konsumen).
Program perlindungan sosial berupa operasi pasar sembako, tidak perlu lagi diliputi was-was dengan tendensi politik. Sebab hajatan politik sudah seluruhnya telah diselesaikan. Sehingga OP (operasi pasar) menjadi program murni pemerintah dan daerah. TTI dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi serta Pemkab dan Pemkot sebagai antisipasi untuk meredam gejolak harga. Hanya diperlukan koordinasi untuk mendatangkan komoditas yang diperlukan, dengan harga murah.
Jika Pemda tidak menggelar OP-TTI, maka masyarakat akan menuding pemerintah abai terhadap me-liar-nya harga bahan pangan. Namun beberapa daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) telah memiliki Perda tentang perlindungan kosumen. Jawa Timur, misalnya, memiliki Perda Nomor 2 tahun 2010, sebagai upaya perlindungan konsumen. Juga melindungi produksi, khususnya untuk hasil pertanian dan perikanan.
Pada pasal 5 ayat (2) di-amanatkan: “Kegiatan yang bersifat menunjang peningkatan tata kelola, peningkatan mutu produktifitas dan pemeliharaan kondisi sosial yang tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Lembaga yang ditunjuk Gubernur.” Terdapat frasa “pemeliharaan kondisi sosial,” yang me-wajib-kan pemprop untuk melindungi masyarakat. Pedagang tetap boleh untung secara wajar.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dari ulah spekulan. Karena ternyata, kenaikan harga biasanya aksi gertakan spekulan untuk mengambil keuntungan sepihak. Boleh jadi, ini cara pedagang memetik keuntungan plus-plus yang dianalogikan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) untuk pengusaha. Keuntungan (selain laba rutin) ini ditambahkan oleh pedagang tingkat distributor (pengepul) hingga di pasar tradisional.
Tetapi aksi nakal spekulan itu berkonsekuensi mempengaruhi perekonomian rumahtangga. Terutama meresahkan golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Jika harga-harga kebutuhan konsumsi primer (sembako) naik, maka akan memicu kenaikan laju inflasi. Pastilah lebih “menjepit” perekonomian. Berujung pada penghematan besar-besaran, seluruh pasar akan lesu.
Padahal, pengeluaran rumahtangga selama ini dijadikan sebagai ukuran utama PDRB berdasarkan harga berlaku. Konsumsi rumahtangga menjadi bagian terbesar dari belanja. Tahun lalu, PDRB semester I (Januari hingga Juni 2015) mencapai Rp 436 trilyunan. Maka visi menyelamatkan perekonomian rumahtangga merupakan benteng untuk menghadapi krisis ekonomi.
Tetapi TTI, masih bergantung pada penambahan kuota impor. Maka TTI wajib segera disertai perbaikan metodologi pertanian yang lebih bernilai ke-ekonomi-an.
———– 000 ———–
