OPM Papua Menghendaki Damai dengan Gencatan Senjata Ala Aceh

Jakarta, Bhirawa.
Anggota MPR RI Yan Permenas Manderas dari partai politik Gerindra berujar: Konflik di Papua yang memanas dan telah merenggut banyak korban jiwa, harus dihentikan. Perdamaian di tanah Papua harus terwujud, ujar mantan aktivis Yan Permenas. Karena pada akhirnya rakyat lah yang menjadi sengketa berlarut ini.

“Saya pernah mencoba membangun komunikasi dengan para aktivis Papua itu, yang kini disebut KKB. Saya minta pada mereka, untuk menciptakan damai di tanah Papua. Karena pada akhirnya sengketa ini akan mengorbankan masyarakat,” ungkap Yan Permenas dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk “Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua” hari Selasa (27/4). Nara sumber lain, Wakil Ketua DPD RRI Letjen TNI Marsekal Dr Nono Sampono, dan anggota MPR RI dari Golkar Dave Laksono.

Menurut Yan Permenas, ternyata para aktivis Papua yang menyebut diri  OPM (Organisasi Papua Merdeka) menginginkan dialog dengan Jakarta. Mereka minta diperlakukan seperti penyelesaian Aceh, yakni dengan gencatan senjata. OPM akan turun gunung dan menyerah kan diri beserta senjata nya, bila Jakarta setuju dengan usul mereka. Yakni gencatan senjata, lalu berunding dan berdamai.

“Saya yakin, masyarakat Papua tidak menginginkan aksi saling serang saling balas dendam. Kalau toh kita tumpah KKB yang ada saat ini, maka generasi penerus nya, polanya tetap sama, balas dendam,” ungkap Yan Permenas.

Dia mengajak untuk merubah mindset atau pola pikir rakyat Papua. Baik secara politis maupun pendekatan ekonomi. Kita harus merubah pola pikir rakyat Papua dengan cara resolusi yang kita berikan melalui dialog.

Kalau dialog bisa dilakukan, bisa diwujudkan kesepakatan damai, kesepakatan bersama, maka pertikaian di Papua bisa teratasi. Penyelesaian masalah Papua bukan sekedar dengan memberikan uang Otsus yang besar. Tetapi banyak kejanggalan, ada kesalahan daerah, ada kesalahan pemerintah pusat dsb.

“Banyak hal yang sangat menyimpang di Papua. Saking banyaknya daerah-daerah yang sulit dijangkau, riset yang saya lakukan di Papua, mendapati luar biasa banyaknya persoalan di Papua. Banyak masalah yang tak tertangani, bahkan diluar jangkauan pemerintah. Birokrasi tidak menjangkau pelosok Papua, juga pelayanan pemerintah pada rakyat di pedalaman hampir tidak ada,”kilah Yan Permenas. 

Letjen Nono Sampono menanggapi pilu, gugur nya Kepala BIN Daerah Papua (Kabinet) Mayjen TNI (almarhum) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Hal ini, kata Nono menjadi catatan kelam dalam menangani masalah Papua.

“Kesimpulan saya, penyelesaian masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata, saja. Otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua harus dievaluasi sebelum diperpanjang,” papar Nono Sampono.

Dikatakan, negara telah memberikan otonomi khusus dengan anggaran yang besar pada Papua. Jangan sampai anggaran besar Otsus itu hanya dinikmati kalangan tertentu saja, bukan lagi dinikmati rakyat. Hal inilah yang menjadi akar masalah pembelotan sebagian warga Papua yang bergabung dalam OPM. [ira]

Tags: