Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Kepala Badan Kordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim di Pamekasan, I Gusti Ngurah Handono dan Ketua Bappeda Pamekasan, Zainal Arifin, berfoto bersama Camat dan Kepala Desa peraih penghargaan Musrenbang terbaik tingkat Kecamatan dan Desa. [syamsudin lubis//bhirawa
{Musrenbang Kabupaten Pamekasan)
Pamekasan, Bhirawa.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan 2018, berdasar Undang-undang No.25/2004, mengamanatkan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu top down dan buttan up mulai tingkat Desa/Kelurahan hingga Nasional. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengatakan, perencanan pembangunan secara yuridis dan tehnis dilakukan berjenjang yang baik, harus diawali dengan perencanan pembangunan yang baik pula.
“Perencanaan ini melibatkan partisipasi masyarakat. Tinggi partisipasi akan menghasilkan kualitas pembangunan semakin baik. Ini akan menjadi rujukan sasaran dan target pembangunan dapat tercapai secara maksimal,” tandas Bupati Achmad Syafii, dipengarahan pembukaan Musrenbang 2018.
Acara berlangsung di pendopo Ronggosukowati Pamekasan, dihadari Kepala Bakopprop (Badan Kordinasi Pemerintahan & Pembangunan) Prop Jatim di Pamekasan, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Forpimda, Kepala APD, Camat, Lurah dan Kepala Desa, Toga, Tomas, dan Mahasiswa.
Sebelumnya, Ketua Bappeda Pamekasan, Ir. Zainal Arifin, MSi, melaporkan, kegiatan Musrenbang bertema “Oprimalisasi pelayanan dan peningatan kualitas infrastruktur publik utk memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” programnya disusun berskala prioritas dan kemapuan keuangan daerah.
Dikatakan, Musrenbang sebagai perencanaan strageis dan ideal menjawab kemajuan tehnologi informasi. Bappeda meluncurkan aplikasi Informasi Manajemen Perencanan Daerah (IMPD). “IT goverment meningkatan kinerja perencanaan, konsulidasi dan konsestensi pengolahan data hingga percepatan perencanan kebijakkan OPD”, ujarnya.
Selanjutnya, Bupati menyatakan, partisipatif adalah komponen penting pada musrebang daerah. Konsekwensi kongkrit memprioritaskan usulan yang dibutuhkan masyarakat, selaras RPJMD 2013-2018, pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur publik, Perekonomian disektor pertanian, Reformasi birokrasi serta efektifitas dan efesiensi pelayanan publik.
“Maka itu, stake holder bersungguh-sungguh menyusun program agar pencapaian target dan sasaran kinerja pembangunan bisa direalisasikan dengan baik,” pinta Bupati. Walau Pamekasan mengalami peningkatan dar nilai C, menjadi B pada evalusi hasil pembangunan daerah oleh Kemenpan RB. “Penilai SAKIP 2017, kita berupaya Pamekasan meraih nilai minimal BB. Ini perlu kesungguhn Stake holder. Utamanya, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah ini,” pintanya.
Kepala Bakopprop Jatim, I Gusti Ngurah Hendano, mewakili Ketua Bappeda Jatim, selain menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Timur. Sedangkan arah pembangunan Pamekasan, yaitu pembanunan ekonomi per Maret 2015, megnalami perlambatan 5,26 persen menjadi 5,32 persen.
Namun begitu, pertumbuhan ekonomi Pamekasan disokong bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, memberikan kontribusi paling tinggi, termasuk. struktur perdagangan usaha perdagangan besar dan eceran. Tahun 2015, Indek pembangunan manusia mengalami kenaikan 62,66 pesen, ketimbang tahun 2014 menjadi 62,41 persen.
Terkait hal itu, I Gusti Ngurah Handono, mengatakan, langkah harus dilakukan Kabupaten Pmekasan, meningkatkan akserasasi penurunan kemiskinan yang masih diatas rata-rata propinsi, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang eksklusif pada sektor ekonomi unggulan, menangani sosial dan kemiskinan, meningkatkan SDM terutama meningkat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan penerima penghargaan terbaik pelaksanaan Musrenbang yakni Kecamatan Tlanakan, Proppo dan Galis.Tingkat Desa, yaitu Desa Kertagenah Laok, Kecamatan Kadur, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan dan Desa Samiran, Kecamatan Proppo. [din,adv]
