Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin melihat peralatan kesehatan poli gigi saat peresmian Klinik Berkah Medika di Waru, Sidoarjo.
Sidoarjo, Bhirawa
Sistem rujukan layanan kesehatan yang belum berjalan maksimal mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, distribusi layanan kesehatan yang tidak dimulai dari fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat I akan menjadi problem baru bagi rumah sakit.
Hal tersebut diungkapkan Khofifah di sela peresmian Klinik Barokah Medika di Waru, Sidoarjo, Kamis (18/10). Menurut Khofifah, distribusi layanan kesehatan perlu dimulai dari faskes tingkat pertama. Khususnya untuk penanganan penyakit ringan dan tidak membutuhkan tindakan lanjutan, maka cukup ditangani puskesmas atau klinik pratama.
“Ini harus terus disampaikan ke masyarakat agar rumah sakit tidak menjadi puskesmas besar. Seperti di RSUD Dr Soetomo yang sudah tipe A seolah-olah menjadi puskesmas besar. Maka distribusi layanan itu perlu disampaikan terus ke masyarakat,” tutur mantan Menteri Sosial tersebut.
Menurut dia, menyiapkan layanan terdekat dengan masyarakat ini menjadi penting. Misal untuk batuk dan flu saja tidak perlu hingga ke rumah sakit. Kecuali, jika flu dan batuk tersebut ternyata ada indikasi paru, baru dibutuhkan perawatan lanjutan ke rumah sakit.
“Khususnya di Sidoarjo, keberadaan klinik juga kami harapkan dapat ikut menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Terutama selama masa kehamilan pastikan mendapat pemeriksaan 3-4 kali dan pada saat nifas mendapat layanan medis yang cepat. Karena keterlambatan menjadikan AKI menjadi tinggi,” tutur Khofifah.
Harapan tersebut cukup beralasan, sebab, Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki AKI cukup tinggi di Jatim. Sidoarjo masuk di urutan ketiga setelah Jember dan Surabaya. “Sebenarnya paling tinggi Surabaya. Namun, analisanya AKI di Surabaya itu berbasis faskes. Jadi, ada kemungkinan pasien-pasien itu berasal dari daerah yang kemudian dibawa ke Surabaya sehingga AKI menjadi tinggi,” tandasnya. Jember, lanjut dia, memiliki AKI tertinggi secara natural di Jatim.
Keberadaan klinik, diharapkannya menjadi titik terdepan yang berfungsi memberikan sosialisasi kepada pasangan usia subur agar mendapat informasi yang cukup. Selain itu, kecepatan dalam penanganan nifas juga harus dijaga. Sebab, telat dalam melayani akan menjadi potensi AKI. “Ini semua dipotret dalam SDGs (Sustainable Development Goals) oleh WHO. Karena itu, klinik perlu melakukan kerjasama dengan posyandu,” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menambahkan, kerjasama pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan kesehatan akan menguatkan upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Sejauh ini, pemerintah pusat dan daerah telah bekerjasama untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan maksimal. “Sehingga masyarakat tidak lagi terganggu dengan urusan biaya ketika ingin mendapatkan layanan,” pungkas dia. [tam]
