Optimis PAD Tercapai Bila Bupati Kerja Maksimal

Gresik, Bhirawa
Pengesahan APBD tahun anggaran 2017 sudah dilaksanakan DPRD Gresik. Namun pencapain Pendapan Asli Daerah (PAD), masih optimis akan dilampaui bupati. Kalau kinerja tidak dimaksimalkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil uang dengan sunguh-sunguh, dikawatirkan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ketua Fraksi PAN, Faqih Usman, pada PAD target capaian yang direncanakan pada tahun depan, diragukan bakal bisa terealisasi. Namun Fraksi PAN tetap optimis, sebab dalam penetapan proyeksi beberapa PAD masih ada beberapa sumber PAD yang targetnya terkesan dipaksakan.
Berdasarkan kajian potensi pendapatan, capaian target PAD di tahun sebelumnya tak bisa terlaksana maksimal. Misalnya pendapatan dari pajak BPHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan potensi nyata sebesar Rp150 miliar. Namun, sampai 30 November ini masih tercapai hanya sekitar Rp116 miliar atau 66,35 % dari yang direncanakan sebesar Rp175 miliar. Apalagi ditargetkan Rp228 miliar pada APBD 2017.
Pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), potensi nyatanya sebesar Rp65 miliar. Tapi, pada APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp122 miliar. Sedangkan retribusi izin gangguan (HO), setelah dihapuskannya indeks perhitungan HO. Memiliki potensi nyata hanya Rp2,5 miliar dan target di tahun 2017 adalah sebesar Rp 17 miliar.
”Kami meragukan seluruh capaian terget PAD. Tapi masih optimis kalau bupati bisa konsen dan serius melakukan kontrol pada kinerja SKPD, namun kalau dibiarkan nanti PAD akan asal dapat saja. Apa lagi kalau ada dampak ekonomi nasional serta iklim investasi yang tidak jelas, akan sulit didapat,” ujarnya.
Bila pajak BPHTB, IMB, izin gangguan serta dari pajak lainya sulit bisa terlealisasi. Maka kedepan pemerintah daerah, akan mengalami kesulitan dalam mambiayai belanja daerah yang sudah direncanakan. Maka dewan akan minta bupati, agar kegiatan dan penyerapan belanja daerah. Yang sudah direncanakan di APBD tahun anggaran 2017 dilakukan secara proporsional pada tiap triwulan.
Hak senada juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Abdullah Syafi’i, untuk mendapat PAD dari parkir, harus ada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan harus ada perombakan, sebab retribusi parkir di tepi jalan umum tidak tercapai juga di karenakan faktor JUukir yang tak jujur. Dan Dinas Perhubungan (Dishub) harus berinovasi untuk melakukan kajian terhadap potensi titik lokasi parkir yang baru, baik dalam hal pajak parkir maupun retribusi parkir.
Selain itu, struktur dan kinerja yang profesional dalam melaksanakan tugas harus ditingkatkan, dan sangatlah mungkin apabila pemerintah daerah beserta SKPD. Punya strategi dalam menggali potensi pendapatan dan motivasi kerja yang lebih baik dari tahun lalu. ”Kami berharap bisa disiplin dalam segala hal, mengutamakan kinerja dan pelayanan sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita bisa terwujud,” pungkasnya. [kim]