Optimis Warga Berhak Tempati Rumah

2-Sejumlah anak korban penggusuran rumah di Medokan Semampir Timur DAM, Minggu (181) terlihat asik bermain di depan tenda darurat yang didirikan warga. gehDPRD Jatim, Bhirawa
Persoalan sengketa obyek tanah di wilayah Medokan Semampir Timur DAM Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Bakal semakin jelas posisinya.  Hearing antara Komisi A dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya, BPN Jatim, Dinas PU Pengairan Jatim serta Balai Besar DAS Brantas berhasil mendudukkan berbagai fakta.
Salah satu fakta mengejutkan adalah sebagian obyek lahan eksekusi yang pernah ditempati 300 warga dari sekitar 90 kepala keluarga (KK) itu ternyata sebagian masuk aset Dinas Pengairan Jatim.
Selain  itu, telah terjadi kekeliruan , karena seharusnya tidak tidak semua obyek tanah di kampung tersebut bisa dieksekusi oleh pemenang gugatan di MA.
“50 meter dari bibir sungai itu termasuk wilayah  sempadan kali dan menjadi aset Dinas PU Pengairan Jatim,” ujar Priatno Utomo Kabid Bina Manfaat Dinas  PU Pengairan Jatim dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim, Jumát (16/1).
Senada, Eko Widiyanto perwakilan kanwil BPN Jatim menyatakan belum pernah mengeluarkan sertifikat atas lahan yang disengketakan karena statusnya masih letter C. “BPN Jatim belum pernah menerbitkan sertifikat atas lahan yang dieksekusi,” terangnya.
Sedangkan anggota Komisi A, Hartoyo menemukan kejanggalan pada amar putusan MA terkait sengketa lahan tersebut. Menurutnya bahwa obyek sengketa lahan di Medokan Semampir Sukolilo Surabaya itu sudah berlangsung sejak tahun 2002, dimana pihak penggugat adalah PT SAC Nusantara yang beralamat di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan yang mengklaim atas lahan seluas 10 hektar
Sedangkan pihak tergugat sebanyak 11 orang,diantaranya Mat Ngali, Utomo, Mursid Asmanu, Ismiati, Mat Bilai, Rochim, Tisminatun, Bening/Jumani, Nardi, Siam/Kardi dan Djasmi. Kemudian selaku pihak ikut tergugat adalah Lurah Medokan Semampir, Soekaryanto dan Camat Sukolilo saat itu.
Namun jika mengacu pada amar keputusan Mahkamah Agung No.1347 K/pdt/2011 tertanggal 29 Sepember 2011, gugatan itu ditolak oleh MA alias memenangkan pihak tergugat yang terdiri atas 11 orang.
“Eksekusi ini cukup janggal, kenapa pemilik lahan sebenarnya membiarkan warga membangun rumah diatas lahan yang bukan miliknya. Namun setelah ada putusan MA barulah berani mengajukan eksekusi,” terang politisi asal Partai Demokrat.
Apalagi ternyata bangunan yang dieksekusi itu, kata Hartoyo sebagian berdiri di atas aset negara yakni milik Dinas PU Pengairan Jatim karena termasuk sempadan kali.
“Kalau seperti itu faktanya, maka pihak pemohon eksekusi bisa dilaporkan melakukan pengerusakan. Yang tepenting, warga masyarakat yang menjadi korban saat ini harus segera mendapat pertolongan supaya tak tinggal di gubuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina mendorong kepada warga yang menjadi korban eksekusi supaya menggugat pemohon eksekusi karena rumah dan bangunan yang dieksekusi sebagian menempati obyek sempadan kali.
“Kami akan mendukung jika warga yang menjadi korban eksekusi menggugat pemohon eksekusi terkait pengerusakan bangunan warga,” ungkap politisi asal Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya.
Masih di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mendesak kepada BPN Jatim dan Dinas PU Pengairan supaya melakukan pengukuran ulang atas aset negara berupa tanah sempadan kali Surabaya.
“Kalau aset negara diklaim milik warga itu namanya penyerobotan. Ini jangan sampai terjadi,”  tegas politisi asal Partai Golkar.
Status Abu-abu
Sementara di lokasi penggusuran, meski bangunan sudah rata dengan tanah, namun warga Medokan Semampir Timur DAM bersikeras tidak mau meninggalkan lokasi. Warga mendirikan tenda yang tak jauh dari lokasi yang disita dan dibongkar oleh pengembang pada Senin (5/1) kemarin. Tenda tersebut didirikan atas inisiatif warga agar pemerintah tau bahwa warganya tergusur.
Pantauan Bhirawa di lokasi, Minggu (18/1), puluhan tenda yang berdiri di sepanjang bantaran sungai Merr ini ditempeli banner partai PDI-Perjuangan. Serta beberapa baliho yang bertuliskan ” Wahai wakil rakyat, dengarkan jeritan kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi’, dan ‘ Kami wong cilik butuh perlindungan, mana tanggung jawabmu sebagai wakil rakyat’.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyediakan beberapa fasilitas, mulai dari profil untuk air bersih. Dua buah toilet darurat, serta bantuan makan tiga kali sehari. Serta menugaskan Linmas untuk berjaga di lokasi. Seperti diketahui, sebanyak 53 bangunan milik warga Medokan Semampir Timur DAM serta 80 masih berupa tanah.
Salah satu Warga yang menempati tenda darurat, Rohadi Santoso (48th) menyatakan, dirinya beserta puluhan warga yang tergusur akan tetap bertahan di tenda darurat, sembari menunggu kebijakan serta bantuan dari Pemkot Surabaya.
” Saya gak tahu nanti mau tinggal dimana, warga yang lain juga tinggal disini semua (tenda),” terangnya ketika ditemui Bhirawa.
Rohadi yang juga Korlap Paguyuban Medokan Semampir ini mengatakan, dirinya sudah hampir enam tahun menempati bangunan yang dibelinya setelah rumahnya digusur pada tahun 2008 lantaran terkena jalan Middle East Ring Road (MERR) IIC.
” Sejak itu saya beli tanah perkavling dengan luas 5×15 senilai 6,5 juta di pak Takrim(orang penguasa wilayah Medokan Semampir Timur DAM). Pak Takrim itu panitia tanah-tanah disini, karena yang mengerti latar belakang tanah, dan bilang kalau ini tanah Negara. Mangkanya saya beli tanah ini,” jelasnya.
Ditanya, apakah tanah ini mempunyai surat-surat serta ber-IMB, Rohadi mengatakan, dulu Lurah Medokan Semampir pernah meninjau lokasi dianjurkan untuk membuat surat pindah tempat, supaya jadi pemekaran Rukun Tetangga (RT), tapi warga tidak mau. ” Mulai dari situ Lurah gak pernah kesini waktu ada penggusuran baru muncul dan meminta semua warga yang tergusur untuk segera mengambil uang ganti rugi sebesar 30 juta,” ceritanya.
Dirinya bersama puluhan warga yang tergusur menganggap ada yang aneh dalam penggusuran ini, Rohadi menilai penggusuran ini tidak ada sosialisasi disaat persidangan berlangsung. Setelah pengembang memenangkan persidangan baru mensosialisasikan, ” ini kan aneh, warga saja gak pernah dengar yang akan membeli tanah ini. Tiba-tiba Yohanes (pengembang) datang akan berikan tali asih senilai 30 juta, lah wong saya bangun rumah ini menghabiskan 100 juta lebih,” keluhnya yang mewakili 53 Kepala Keluarga yang tergusur dan 80 yang masih berupa tanah.
Roni Subagio (35th) warga yang juga menempati tenda tersebut mengatakan, merasa was-was disaat musin hujan seperti ini, karena tendanya dibuat asal-asalan yang penting bisa melindungi anak dan istrinya. ” Kalau hujan khawatir bocor semua, serta ratusan anak-anak yang masih bersekolah tidak bisa sekolah karena buku dan seragamnya entah kemana,” kata Roni yang dibantu warganya mendirikan tenda.
Roni juga menyayangkan Pemerintah karena tidak bisa melindungi warganya yang asli ber-KTP Surabaya. ” Kenapa tanah Negara kok bisa di hak’i oleh perorangan? Intinya warga itu hanya ingin diumani (dikasih bagian),” tambahnya. [cty.geh]

Keterangan Foto : Sejumlah anak korban penggusuran rumah di Medokan Semampir Timur DAM, Minggu (181) terlihat asik bermain di depan tenda darurat yang didirikan warga. [geh/bhirawa]

Rate this article!
Tags: