Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Jatim Agus Widiyarta usai menghadiri pencanangan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1). [trie diana/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan publik. Langkah yang sudah digagas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim ini mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Jatim Agus Widiyarta.
Agus menilai, pencanangan Zona Integritas merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terutama dalam mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Agus, inisiatif yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim merupakan langkah awal yang sangat baik. Terlebih dicanangkan kepada seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.
“Ini kan masih awal tahun. Tapi Kemenkumham Jatim sudah sangat bersemangat dalam pencanangan Zona Integritas,” kata Agus Widiyarta di Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1).
Agus menambahkan, pembangunan Zona Integritas ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, masih ada tantangan yang lebih berat menuju WBK. “Persiapan harus lebih matang lagi untuk menjadi WBK,” ucapnya.
Sambung Agus, Ombudsman akan mengambil peran sebagai pembina dalam pelayanan publik. Sebab, pelayanan publik adalah salah satu unsur penilaian untuk mendapatkan predikat WBK. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi secara rutin.
“Evaluasi rutin ini guna melihat apakah semua komponen pelayanan publik sudah terpenuhi atau belum,” tegasnya.
Terkait pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan secara menyeluruh, pihaknya sependapat dengan gagasan Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Perubahan dilakukan tidak hanya pada sistemnya, tapi juga perilaku dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Jika itu sistem, pasti sudah diarahkan untuk yang terbaik.
Namun, lanjut Agus, mengubah mindset dan culture set tidak bisa dilakukan secara instan. “Kami akan sering-sering melakukan mysterious shopping untuk melakukan evaluasi, mengingat ada 10 UPT yang diusulkan WBK tahun ini,” ungkapnya.
Agus yakin, Kemenkumham Jatim akan kembali mengirim wakilnya untuk mendapat predikat WBK. Mengingat tahun lalu, sudah ada 2 UPT yang berhasil menyabet gelar itu yaitu Kanim Blitar dan Lapas Perempuan Malang. “Saya yakin Jatim pasti bisa, karena pimpinannya sudah sangat mendukung hal ini,” pungkasnya. [bed]
