Foto Ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Tahun ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur merujuk program ORI Pusat akan melangsungkan survey kepatuhan ke Pemprov Jatim dan beberapa pemkab/kota di Jatim seperti Pemkot Surabaya, Pemkab Kediri, Pemkab Pasuruan, Pemkot Blitar, dan Pemkot Malang.
Kepala ORI Jatim, Agus Widiyarta mengatakan, selebrasi penilaian kepatuhan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada 6 Desember 2016. Penilaian terhadap kompetensi penyelenggara pelayanan publik dan persepsi pengguna layanan itu dilakukan di 33 provinsi dan 140 pemerintah kabupaten dan kota.
Dikatakan Agus, survei ini bertujuan mengetahui efektivitas sekaligus uji kualitas penyelenggara pelayanan publik, serta mengetahui persepsi kepuasan pengguna layanan.
“Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 telah mengamanatkan kewajiban penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Ini menjadi salah satu dasar Ombudsman melakukan survei penilaian,” terangnya.
Ia menambahkan, survei kompetensi yang dilakukan dari Maret hingga Oktober 2016 ini merupakan program penilaian kepatuhan penyelenggara layanan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berimplikasi pada zonasi merah, kuning, hijau pada pemerintah daerah.
“Penilaian berfokus pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara layanan, pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar layanan dan pengelolaan pengaduan. Ini sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, ” paparnya.
Sementara, survei tentang persepsi pengguna layanan berfokus pada kenyamanan pengguna layanan dalam mengakses pelayanan publik, kesesuaian standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.
“Penilaian itu termasuk ada atau tidaknya pungutan liat pada unit layanan itu, dan juga ada atau tidaknya praktek percaloan yang ada didalamnya,” ujarnya merujuk pada surat elektronik dari ORI Pusat. [rac]
