Gabungan ormas Islam se-Situbondo sepakat menolak HTI di Kota Santri yang dideklarasikan di Masjid Al Asykar Polres kemarin. [sawawi/bhirawa].
(Karena Nyata-nyata Anti Pancasila)
Situbondo, Bhirawa
Aksi penolakan terhadap ormas anti Pancasila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terjadi di daerah tanah air Indonesia. Misalnya saja di Kabupaten Situbondo, gabungan Ormas Islam yang terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU), PP Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Al Irsyad, Banser NU; Pemuda Ansor, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pondok Pesatren Wali Songo, Pondok Pesantren Salafiyah Syai’iyah dan tokoh-tokoh agama berikut tokoh masyarakat serta perguruan tinggi menolak HTI tumbuh di Situbondo.
Kesepakatan itu diungkapkan saat Deklarasi dan Rencana Aksi Situbondo Meneguhkan NKRI yang berlangsung di Masjid Al Asykar Polres Situbondo Rabu (3/5). Dalam kesempatan itu, gabungan ormas itu mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dengan cara melarang keberadaan organisasi yang menolak Pancasila.
“Siapa pun tidak boleh mengusik dan mengingkari NKRI. Sebab dalam pendirian NKRI banyak andil pemikiran dari ulama seprti KH. Asyim Asy’ari. Oleh karena itu, jangan coba-coba mengusik NKRI, karena NKRI bagi kami harga mati,” tegas KH. Syaiful Muhyi, Ketua MUI Situbondo.
Menurut KH. Syaiful Muhyi, upaya HTI untuk menjadikan NKRI negara Islam merupakan tindakan yang konyol. Sebab pada Muktamar NU ke 27 Tahun 1984 di Pondok Pesantren Sukorejo, Kiai As’ad Syamsul Arifin sudah komitmen Indonesia jangan sampai menjadi Negara Islam. “Apabila Indonesia menjadi negara Islam, maka akan terjadi ‘banjir’ darah atau perang saudara sesama umat Islam,” jelas KH Syaiful.
Lebih lanjut, KH. Syaiful Muhyi menegaskan, NKRI dan Pancasila tidak bisa di bawa ke sistem pemerintahan Islam seperti yang diinginkan HTI. Sebab, kata KH Syaiful, rumusan dalam mendirikan NKRI di dalamnya ada para ulama dan para kiai.
Apalagi bentuk negara dan pemerintahan saat ini, urainya, merupakan wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia yang tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama. “Apalagi, masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan tidak bisa dipaksa melaksanakan syariat Islam dan menerapkan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua MUI menolak HTI ada di Situbondo,” ungkapnya.
Masih kata KH Syaiful seluruh Ormas Islam lain juga menolak HTI di Situbondo. Seperti yang disampaikan Ketua AUTADA KH. Jais Badri. Dia secara tegas menolak paham atau ajaran HTI yang menolak Pancasila.
Sebab ungkap KH Jais, NKRI itu sudah final dan tidak boleh ada pihak mana pun yang ingin merubah ideologi Bangsa Indonesia. “Apabila ada pihak-pihak yang mau meruntuhkan NKRI dan Pancasila, maka kami siap melawan,” tegas KH. Jais Badri.
Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono menuturkan, deklarasi Dan Rencana Aksi Situbondo Meneguhkan NKRI dalam rangka menghalau dan mencegah berkembangnya organisasi yang tidak menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal NKRI.
Langkah deklarasi yang dilakukan Ormas Islam di Situbondo ini, ujar Kapolres Sigit, merupakan salah satu bentuk kepedulian Ormas Islam di Situbondo yang cinta dan kasih dengan NKRI serta Pancasila. “Polres hanya memfasilitasi menyaksikan Deklarasi penolakan HTI yang dilakukan Ormas Islam di Situbondo,” pungkas Kapolres Sigit. [awi]
