OTT “Habisi” Pejabat?

Gambar Ilustrasi

Kekhawatiran terhadap OTT (Operasi Tangkap Tangan), terang-terangan dinyatakan kalangan parlemen (politisi). Setidaknya tergambar dalam forum dengar pendapat antar DPR-RI (Komisi III) dengan Polri. Bahkan Ketua MPR-RI, khawatir, pejabat Indnesia bisa habis karena terjaring OTT KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Harus diakui, KPK jilid IV saat ini terasa gemar ber-OTT. Sudah ribuan anggota parlemen (termasuk DPRD Propinsi serta kabupaten dan kota), menjadi terdakwa tindak pidana korupsi (Tipikor).
Bagai tiada hari OTT (Operasi Tangkap Tangan). Walau KPK sedang diliputi upaya kriminalisasi sistemik. Selama tahun 2017 (sampai pertengahan Oktober) terdapat tujuh kepala daerah terjaring OTT. Terakhir terhadap gubernur Bengkulu. Sedangkan OTT paling akhir (7 Oktober) dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi (Sulawesi Utara). Turut ditangkap pula anggota DPR-RI Komisi XI (khusus pembahas APBN).
Ironisnya, hampir seluruh OTT KPK tersangkut pula anggota legislatif pusat dan daerah. Menambah daftar panjang politisi (anggota parlemen) yang tersangkut Tipikor. Selama tahun 2017, telah ditangkap lebih dari 120 anggota DPR-RI, DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota. Bersamaan dengan itu, sebanyak 15 Gubernur, serta 50 Bupati dan Walikota, telah ditangkap.
Seluruh pejabat publik, terkait dengan partai politik (parpol). Tak terkecuali kader parpol perempuan. Seluruhnya pula, hasil pemilihan umum (pemilu legislatif maupun pilkada). Maka wajar kalangan politisi kebat-kebit, bagai menunggu antrean. Misalnya, pada kasus e-KTP, banyak anggota DPR-RI yang mengembalikan uang suap. Tetapi yang lain memilih “melawan” KPK dengan upaya pra-peradilan status tersangka. Sebagian berhasil, diantaranya Ketua DPR-RI, dan seorang Bupati di Jawa Timur.
Upaya perlawanan terhadap sangkaan tindak pidana korupsi (Tipikor), tidak menghapus catatan keterlibatan. Sangat mungkin, KPK akan memperbaiki Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dan menerbitkan status tersangka yang diperbarui, untuk tersangka yang sama. Namun upaya perlawanan terhadap KPK, bukan hanya pada altar hukum acara (pidana). Melainkan juga altar politik. Antaralain, perundungan (mem-bully) terhadap unit-unit kinerja KPK. Ini sudah dirintis oleh Pansus Hak Angket.
Tetapi upaya perlawanan terhadap KPK, yang lebih sistemik, adalah revisi Undang-Undang (UU) dengan mengurangi kewenangan KPK. Serta mengurangi “ke-digdaya-an” lembaga anti-korupsi itu. Bahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2002, KPK disebut sebagai superbody. Julukan itu (superbody), menjadi istilah resmi yang tercatat dalam Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Pada Penjeleasan Umum, alenia ke-3, disebutkan: “…dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.” Martabat sebagai superbody, niscaya berkonsekuensi dengan kinerja, dan gaji aparat KPK (Komisioner maupun staf). Harus diakui (dan wajar) seluruh korps KPK memiliki gaji lebih besar dibanding penegak hukum lain.
Tahun 2017, merupakan periode paling produktif KPK melakukan OTT. Belum akhir tahun sudah dilakukan 18 OTT, dengan jumlah tersangka lebih dari 65 pejabat. “Volume” OTT lebih kerap dibanding tahun 2016 (17 kali), serta tergolong melejit dibanding tahun 2015 (hanya 5 kali). Peningkatan OTT, di-istilah-kan oleh Ketua KPK, sebagai “ke-ndablek-an” pelaku.
Ndablek (tidak kapok, bebal). Padahal sejak tahun 2014, Indonesia sudah di-kategori berstatus “darurat korupsi.” Sudah ribuan anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tak terkecuali tokoh-tokoh populer, senior pula, telah banyak disebut berkait dengan kasus korupsi (hanya belum diberi status tersangka).
Banyak yang khawatir pejabat akan habis karena terkena OTT KPK. Tetapi masyarakat semakin bangga, pejabat korup dihabisi. Toh, sangat gampang melantik pejabat baru.

                                                                                                         ———   000   ———

Rate this article!
OTT “Habisi” Pejabat?,5 / 5 ( 1votes )
Tags: