Sekkab Ahmad Zaini dampingi wabup Nur Ahmad.
Tidak mudah ‘mengobati” traumatik yang dialami OPD yang bertanggungjawab terhadap lelang proyek paska KPK melakukan OTT terhadap Bupati Saiful Ilah dan 5 tersangka lainnya, 7 Januari lalu.
Ada ketakutan berlebihan di kalangan para PNS yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, untuk menjalankan lelang proyek. Proyek 2020 seharusnya sudah tahap persiapan lelang karena perencanaan sudah sebagian diselesaikan. Namun proses tersendat akibat traumatik oleh operasi KPK di Sidoarjo.
Sekkab Sidoarjo, Ahmad Zaini, ditemui, kemarin siang, menyatakan bisa merasakan kondisi seperti itu. Sebagai sekkab, ia berupaya menemui OPD agar kembali bekerja seperti biasa. “Kasus yang sudah terjadi diambil hikmahnya, dijadikan pelajaran supaya tidak terulang kembali,” pintanya.
Bila bekerja sesuai aturan, ia meyakinkan hal seperti kemarin. Sebagian OPD bisa memahami, tetapi sebagian OPD yang di situ posisi kepala masih dipegang Plt (Pelaksana Tugas), memang menjadi kendala.
“Untuk di tempatnya pak Sangaji (tersangka, mantan Kabag ULP) tampaknya sudah bisa bekerja normal,” ujarnya. Tetapi memang untuk dinas PUPR, OPD nya belum bisa bekerja optimal. Karena posisi Kadis PUPR dijabat Plt, Yudi Kartikawan.
Zaini berusaha memacu kinerja OPD karena penyerapan APBD butuh kerja keras. Silpa tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi catatan perlu kerja maksimal agar APBD terserap sebanya-banyaknya.
Anggota Komisi D, Aditya Nindiatman, mengakui Silpa Sidoarjo bakal lebih gemuk lagi akibat trauma yang ditimbulkan adanya OTT 4 pejabat Sidoarjo dan 2 kontraktor. Silpa tahun sudah begitu besarny, artinya di tahun 2020, APBD akan ditimbun dengn Silpa sekitar Rp 500 miliar.
Ia pesimis OPD akan mampu menyerap anggaran proyek dalam kondisi “sakit’ begini. Perlu langkah-langkah Sekkab untuk memberi dorongan OPD untuk mengembalikan semangat lumpuh OPD. (hds)
