Trisilo Budi Prasetyo
Kota Kediri, Bhirawa
UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Cabang Kediri melarang pendirian SMA karena jumlah yang sudah cukup banyak atau overload. Pendirian sekolah se level SLTA di Kediri hanya diizinkan untuk sekolah kejujuran atau SMK.
Kebijakan ini hingga Jumlah SMK mencapai perbandingan 70 banding 30, artinya 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Dan saat ini perbandingan SMK dan SMA di Kediri baru mencapai 60 banding 40. Kepala Upt Dinas Pendidikan Jatim cabang Kediri Trisilo Budi Prasetyo mengungkapkan moratorium ini berlaku di Kediri maupun dibeberapa daerah lain.
“Moratorium ini, karena jumlah SMA cukup banyak, sedangkan target dari pemerintah provinsi yakni jumlah sekolah SMK lebih banyak dibanding SMA, dengan proporsi 70 banding 30 persen ” kata Trisilo
Program atau kebijakan penggalakan SMK ini dengan pertimbangan lulusan dari sekolah kejuruan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja, sehingga bisa lebih banyak mengurangi angka pengangguran.
“Selain itu juga karena ada kecenderungan warga yang mendirikan SMA ala kadarnya ” ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan selama ini yang terjadi proporsi antara SMK dan SMA di Kediri 60 banding 40, dan hal itu butuh ditingkatkan, sehingga jumlah SMK lebih banyak. Dan untuk pendirian SMK akan tetap melalui kajian sehingga ketika sekolah dibuka bisa langsung dapat respon positif dari masyarakat.
Sesuai data Upt Dinas Pendidikan Propinsi Jatim cabang Kediri, jumlah SMA Negeri di Kabupaten Kediri ada 14 lembaga, sedangkan di Kota 8 Lembaga, sementara SMK di Kabupaten Kediri 6 dan di Kota Kediri hanya 3 lembaga. [van]
