P2BJ Tingkatkan Transparansi Lelang Pemprov

Pemprov Jatim, Bhirawa
Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta agar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) mampu meningkatkan kinerja. Khususnya dalam kapasitasnya meningkatkan pelayanan lelang secara cepat, akurat dan transparan.
“Keberadaan P2BJ harus mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemprov. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peserta lelang dalam menelusuri proses lelang dilakukan,” kata Sukardi, saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Tahun Anggaran 2014, di Hotel Ibis Surabaya, Rabu (8/10).
Selain itu, lanjutnya, P2BJ juga harus menyiapkan ketersedian data dan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa secara realtime, sekaligus menjamin proses berjalan cepat dan akurat. P2BJ juga menjamin persamaan kesempatan terutama akses dan hak yang sama bagi para pelaku pengadaan barang/jasa PPK (pejabat pembuat komitmen), P2BJ dan pokja dapat berkomunikasi dengan baik.
Menurut Sukardi, saat ini aplikasi pelayanan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara online. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, sehingga tidak ada kendala jarak antara SKPD dengan UPT P2BJ.
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari siklus manajemen pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengadaan barang jasa sangat penting peranananya karena menyangkut pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD.
“Selama delapan bulan dibentuk, UPT P2BJ sudah menerima pengajuan sebanyak 1.234 paket untuk di lelang. 339 paket masih dalam proses lelang dan 895 paket sudah diumumkan pemenangnya,” terangnya.
Dijelaskan, kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi secara arif dan bijaksana serta saling melengkapi. Melalui rapat peserta dapat berdiskusi dalam mengatasi permasalahan dan penyelesaian terkait persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa, sehingga tercipta pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, kredibel serta berkeadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Mudah-mudahan dalam pelaksanaan rapat  dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi semua dalam mengemban tugas pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Jatim,” ungkapnya.
Diharapkan, SKPD agar mendukung keberadaan P2BJ karena UPT ini merupakan kebijakan Gubernur Jatim dalam mewujudkan pengadaan yang kredibel. Sebab pengadaan yang kredibel turut menyejahterakan masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa yang kredibel secara elektronik dapat mengurangi intenstitas pertemuan antar pelaku dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Sehingga mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.
Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang dan Jasa BPM (Badan Penanaman Modal) Provinsi Jatim Ir Yuswanto MSi mengatakan, maksud dari kegiatan untuk menyamakan persepsi dalam menginventarisir permasalahan yang dihadapi SKPD khususnya di PPK.
Sedangkan tujuan dari evaluasi ini yakni, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hingga tersedianya data terkait proses pengadaan barang dan jasa yang real time.
“Rapat ini juga bertujuan untuk menjamin proses pengadaan barang dan jasa, dapat berjalan cepat dan akurat secara elektronik untuk mengurangi intensitas pelaku dengan proses pemilihan barang dan jasa,” tandasnya.  [iib]