Aksi puluhan petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam se-Madura (P2GS) saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (19/1).
DPRD Jatim, Bhirawa
Puluhan petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam se-Madura (P2GS) wadul dan melakukan aksi di depan DPRD Jatim, Senin (19/1). Mereka menuntut agar pemerintah menyetop keberadaan garam impor yang ada di Jatim.
“Tampaknya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi hanya omong kosong saja sehingga garam impor masih masuk. Ini sangat merugikan kami sebagai petani garam,”ujar Mohammad Miftah, salah satu petani garam saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (19/1).
Dikatakannya, salah satu ketidak seriusan pemerintah antara lain adanya garam impor masuk ke Jatim yang diangkut MV Maritime Coaction pada 16 Januari yang memuat garam 25.000 MT. “Jangan hanya kapal pengangkut ikan saja yang ditenggelamkan, tapi kapal pengangkut garam impor juga harus ditenggelamkan,”ujarnya.
Sementara itu, dalam aksi tersebut petani garam mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain mendesak Gubernur Jatim melakukan penyegelan garam impor 25.000 MT di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mendesak kepada Menteri Perikanan dan Kelautan agar jangan menjadikan petani garam sebagai objek untuk mendapatkan kucuran dana APBNP 2015.
Menanggapi permintaan tersebut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Kabil Mubarok mengatakan akan segera menindaklanjuti permintaan para petani dengan langsung turun ke lapangan atau sidak ke Tanjung Perak apakah garam yang didatangkan ke Jatim digunakan untuk pabrik atau digunakan untuk olahan rumah rumah tangga.
“Apabila garam tersebut digunakan olahan rumah tangga kami akan menolak dan membatalkan impor garam tersebut. Pasalnya saat ini di Jatim sendiri merupakan lumbung garam,”paparnya.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian H Rofik mengatakan pihaknya dan komisi B DPRD Jatim akan mendukung petani garam untuk menolak adanya garam impor.
“Jangan sampai petani sulit untuk cari makan di tanahnya sendiri. Masyarakat juga jangan pakai garam impor. Kami akan kawal petani garam yang menuntut pemerintah untuk serius menyetop garam impor,”pungkas politisi asal PPP ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan banyak sekali keputusan dari pemerintah pusat yang menyudutkan dan menganaktirikan Jatim. Mulai dari keputusan impor gula dan kini yang terbaru soal garam. Padahal selama ini Jatim merupakan salah satu provinsi swasembada gula dan garam.
“Untuk itu DPRD Jatim akan melakukan berbagai upaya untuk meminta perintah pusat tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan hingga merugikan rakyat Jatim,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini dengan nada tinggi.
Sebelum ke DPRD Jatim, P2GS juga unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim. Dalam aksinya mereka meyakini ada mafia yang memainkan bisnis garam. Mereka lah yang kemudian mengimpor garam untuk kebutuhan dalam negeri. “Padahal garam rakyat masih cukup untuk dikonsumsi masyarakat, kenapa pemerintah harus impor? Ada apa ini?” seru para petani garam yang tergabung dalam P2GS saat menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jatim.
Perwakilan petani garam yang tergabung dalam P2GS juga sempat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Ir Hadi Prasetyo di ruang kerjanya. Asisten gubernur ini berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut dan mencari solusi atas tuntutan petani garam Madura.
Selain itu, Pemprov Jatim juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang saat ini sandar di Pelabuhan Tanjung Perak dan diduga mengangkut garam impor, di antaranya dari Australia. “Kami respons positif jika Pak Hadi benar-benar datang ke pelabuhan guna menyaksikan langsung keberadaan kapal yang mengangkut garam itu,” ujar Ainol Yakin, perwakilan P2GS begitu keluar dari ruang kerja Hadi Prasetyo.
Menurut Ainol Yakin, P2GS juga akan hadir di Pelabuhan Tanjung Perak saat Pemprov Jatim melakukan pemeriksaan. “Kami akan damping Pak Hadi untuk membuktikan bahwa kapal itu memang mengangkut garam impor Australia,” cetusnya. [cty,iib]
