Ketua PA GMNI Jatim Nurwiyatno foto bersama dengan sejumlah alumni GMNI yang berlatar belakang ekonomi.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim mempertegas komitmen perjuangannya demi kemajuan Jatim. Sebuah diskusi awal perumusan konsep pembangunan Jatim ke depan khususnya bidang ekonomi, digelar PA GMNI Jatim. Nantinya program-program tersebut bakal diusulkan kepada gubernur terpilih.
“Ini sebagai wujud kontribusi terhadap perkembangan Jatim sekaligus upaya meningkatkan perekonomian. Kami sengaja undang alumni GMNI yang berlatar belakang ekonomi untuk ikut berfikir membangun Jatim ke depannya,” ujar Ketua PA GMNI Jatim Nurwiyatno kepada wartawan di Surabaya, Senin (5/6).
Menurut dia, sejak kepemimpinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2019 membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun kehidupan demokrasi.
“Kinerja yang merupakan representasi kepemimpinan Jatim dimaksud diapresiasi baik oleh pemerintah, NGO, media dan secara teknokrat teridentifikasi secara kuantitas pada lembaga resmi seperti BPS,” ucapnya.
PA GMNI, kata dia, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi Jatim, selain juga keinginannya meningkatkan program yang mungkin belum sempat terealisasi pada masa kepemimpinan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.
Dia memberi contoh, pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh lebih cepat dari Nasional sejak 2009 yaitu 5,01 persen dan 2016 di posisi 5,55 persen, masih menyisakan persoalan terhadap beberapa faktor fundamental, seperti dukungan investasi PMA dan PMDN yang kurang signifikan.
Kemudian, lanjut dia, permintaan barang dan jasa (ekspor) keluar negeri yang masih defisit Rp25,30 triliun, masih tingginya porsi konsumsi masyarakat mencapai 59,75 persen, melambatnya sektor industri pengolahan Nasional dengan berbagai persoalan seperti masih tingginya impor bahan baku dan penolong mencapai 80,19 persen.
Selain itu, persoalan lainnya adalah struktur ekonomi yang sudah bergeser dari primer (pedesaan) ke sekunder dan tertier (perdagangan dan industri). “Ke depan pemerintah harus mampu melebihi (minimal sama) dengan kebijakan terobosan yang telah dilakukan Pakde Karwo,” katanya.
Berikutnya, beberapa persoalan sosial seperti, kemiskinan yang saat ini masih 11,85 persen di September 2016, pengangguran yang masih pada posisi 4,10 persen posisi Februari 2017, disparitas wilayah yang masih berada pada posisi sedang dan tantangan globalisasi dengen sederet “paham efisiensi”.
“Semua masih memerlukan perhatian khusus pemerintah ke depan, meski hingga saat ini pemerintah Provinsi Jatim dirasa masih mampu menanganinya,” katanya.
Karena itulah, lanjut dia, atas dasar beberapa pemikiran tersebut pihaknya mengajak beberapa alumni GMNI untuk bersama masyarakat lainnya ikut membantu memikirkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintahan ke depan. [iib]
