Fraksi-fraksi DPRD Nganjuk menyoroti sektor-sektor PAD yang tidak memenuhi target dan cenderung menurun, Selasa (11/7). [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai target, serta meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencari inovasi untuk meningkatkan PAD di tengah rasionalisasi anggaran. Kondisi ini ditengarai akibat trauma setelah KPK melakukan sejumlah penggeledahan di sejumlah kantor dinas pada akhir tahun lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Drs Puji Santoso mengatakan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD banyak yang menyoroti masalah PAD yang tidak sesuai taget yang telah ditentukan oleh kepala daerah. “Permasalahan tidak tercapainya PAD menjadi sorotan teman-teman di DPRD,” kata Puji Santoso, Selasa (11/7).
Untuk itu, politisi PDIP ini meminta OPD untuk dapat menggenjot PAD pada sektor-sektor yang dianggap memiliki sumber PAD yang besar. Bahkan, Puji Santoso memperkirakan bakal terjadi defisit anggaran, jika dari target PAD 2017 yang telah direncanakan tidak tercapai. “Setiap OPD harus bekerja dan menggenjot PAD agar pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat terlaksana dengan baik di tengah rasionalisasi anggaran dari pusat,” tandas Puji Santoso.
Diakui Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman terjadi tren penurunan PAD sejak tahun anggaran 2016. Setidaknya ada delapan sektor PAD yang tidak sesuai target akibat perkembangan pola hidup masyarakat serta dinamika pembangunan. “PAD ada yang tidak mencapai target, tetapi tidak signifikan,” ujar Bupati Taufiqurrahman.
Bupati Nganjuk dua periode ini mencontohkan adanya kesadaran pola hidup sehat di masyarakat berdampak pada turunnya PAD dari sektor kesehatan. Karena tingkat kesehatan masyarakat sudah tinggi, sehingga kunjungan masyarakat ke Puskesmas atau rumah sakit juga berkurang. Hal ini mengakibatkan target retribusi pelayanan kesehatan Rp 5.400.214.700 turun menjadi Rp 4.831.503.500.
Selain itu retribusi terminal dari target Rp 357.585.620, terealisasi Rp 349.526.971 atau hanya terealisasi 97,74%. “Saat ini kendaraan pribadi baik mobil maupun motor dengan mudah dan murah dapat dimiliki oleh masyarakat, sehingga yang menggunakan jasa angkutan umum menurun drastis,” papar Bupati Taufiqurrahman.
Sementara itu beberapa sektor lain yang tidak memenuhi target namun tidak signifikan adalah retribusi pelayanan kesehatan dari Rp 294.439.000, terealisasi Rp 294.015.700. Kemudian retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Rp 4.910.776.910 terealisasi Rp 4.687.324.135. Sedangkan yang agak mencolok adalah penurunan pendapatan dari retribusi IMB dari target Rp 750.000.000 hanya terealisasi Rp 466.663.590 atau 62,22%. “Meski ada beberapa sektor PAD mengalami penurunan, namun Kabupaten Nganjuk dipastikan tidak akan mengalami defisit anggaran,” pungkas Bupati Taufiqurrahman. [ris]
