Pagar Politik – Hukum Sang Presiden

Umar SholahudinOleh :
Umar Sholahudin
Mahasiswa S3 FISIP Unair, Surabaya

Politik itu, kata Harold Laswell adalah siapa mendapatkan apa, seberapa, dan kapan?. Mungkin definisi politik ini yang sedang dienjahwantahkan sang presiden saat ini. Politik bagi-bagi rata “permen” kekuasaan. Dengan politik bagi-bagi, maka akan dapat menjadi isntrumen politik dalam menjaga, mempertahankan, bahkan mengembangkan kekuasaanya agar lebih besar, aman, dan nyaman. Kekuasaan itu tak sekedar diraih dan direbut, tapi lebih dari itu, bagaimana kekuasaan itu dipertahkankan dan diperluas.
Benar juga, ada adagium politik yang sangat difahami oleh siapa saja yang akan mendapatkan kekuasaan, yakni menjaga dan mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit dibanding meraih atau merebutnya. Karena itu, ketika seorang politisi telah berhasil memenangkan pertarungan politik (melalui pemilu), bukannya pekerjaan politiknya selesai begitu saja. Tapi saat itulah sedang dimulai bagaimana membangun kekuasaan yang kokoh, kuat, dan immune terhadap berbagai angin politik dan hukum dari arah manapun, oleh siapapun, kapanpun yang mungkin akan menggoyahkan bahkan merobohkan kekuasaannya.
Menyadari akan mimpi “terburuk” tersebut, seorang politisi berusaha sepenuhnya dengan didukung resoourses yang dimilikinya, berusaha menyusun dan membangun pagar-pagar politik-dan hukum agar arsitektur kekuasaannya tetap aman dan terjaga, tidak terganggu bahkan terancam. Dengan dalih dan alat kekuasaannya, yakni “hak prerogative”, seorang presiden misalnya dapat memilih dan mengangkat orang-orang dekatnya untuk menjadi pagar politik dan hukum. Jabatan-jabatan kekuasaan negara yang strategis harus dipegang oleh orang-orang yang yang memiliki loyalitas tinggi, loyalitas tinggi bukan karena profesionalitasnya, tapi lebih karena kemampuan dalam menjaga, mempertahankan, dan memperluas porsi kekuasaannya sang presiden.
Kondisi tersebut yang saat ini sedang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintahan baru Jokowi. Meski produk demokrasi electoral modern, Jokowi yang merupakan presiden dari kalangan sipil sangat sadar dan mahfum, bahwa dirinya sangat membutuhkan agar posisi politik sebagai presiden bisa “husnuh khotimah”sampaiakhirmasajabatannya. Strategi politikpun dibangun dan dimulai dengan menempatkan orang-orangnya di posisi strategi; Pertama; Di bidang Politik-keamanan; sang presiden menunjuk  politisiNasdem(partai koalisi PDI-P), Tedjo Eddy Pudjiantosebagai Menkopolhukham; untukmengamankan “keamanan” kekuasaannya, posisi Danpaspamres yang dipegang oleh menantu mantan kepala BIN HM. Hendropriyono, Mayjen TNI Andika Perkasa, Kedua. Bidang hukum; menteri Hukum dan HAM, diisi oleh Politisi (dari PDi-P), Jaksa Agung dari Politisi Nasdem (mitra koalisi), Prasetyo; Mahkamah Konstitusi dipegang mantan politisi (PDI-P), I Gede Dewa Palaguna, dan terbaru calon Kapolri akan jatuh ke Budi Gunawan (BG). Meski langkah politik Jokowi itu mendapat respon miring bahkan negative dari publik, karena selain sebagian tidak kapabel juga karena lebih berwajah “politik balas budi” atau transaksional, jargon politik yang selama kampanye ditolak mentah-mentah, tapi Jokowi laiknya anjing menggongong kafilah terus berlanjut”.Ketiga, dibidang ekonomi, menunjuk mantan wakil kepala BIN, Maroef Samsudin sebagai presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, yang diduga atas rekomendasi HM. Hendropriyono, begitu juga posisi komisaris PT. Telkom yang jatuh ke tangan anak HM Hendropriyono, Diaz Hendropriyono.
Saatmemilihjaksaagungdaripolitisi, responpublikjuga negative. Langkahpolitikdiulangpadapemilihancalonkapolribaru, yang menjatuhkanpadaKomjen Pol. Budi Gunawan yang selama ini dalamrekaman publik banyak catatan miringnya.Bahkan ICW merespon akan dipilihnya BG ini sebagai mimpi buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Belum hilang dalam ingatan publik, pada tahun 2010 lalu, majalah Tempo menulis laporan mengenai rekenening gendut polisi. Dalam laporan itu, disebut per tanggal 19 Agustus 2008 kekayaan BG mencapai Rp 4,6 miliar. BG juga dituduh melalukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat tinggi polisi. Bersama anaknya, BG disebut telah membukan rekening dan masing-masing menyetor Rp 29 milyar dan Rp 25 milyar. Denganarsitekturpolitik-hukumseprtiini, lengkapsudahpagarpolitik-hukum sang presidendanakanlebihimmunedariterpaanangindarisegalapenjuru.
Ketika Jokowi akan memilih “para pembantunya”, dia secara aktif “menggandeng” KPK dan PPATK diajak untuk mentracking rekam jejak para calon menteri, apakah calon menterinya bermasalah atau tidak bermasalah atau potensi bermasalah. Namun sangat ganjil, ketika memilih para penegak hukum, Jokowi tidak melakukan hal yang sama. Jaksa Agung, hakim MK dan calon tunggal Kapolri adalah posisi stretegis yang tidak didapat melalui “restu” dari KPK dan PPATK. Ketiga posisi itu adalah “murni” selera politik sang presiden. Secara yuridis, memang tidak adalah pasal konstitusi yang dilanggar, tapi secara etis-moril publik dapat dinilai kurang atau tidak patut atau etis. Jargon politik saat kampanye “tolak politik transaksional”, tak berkesesuain dengan fakta politiknya, justru yang terjadi wajah politik istana; berwajah “transaksional”. Selainitu, janjipresiden yang akanmemilih orang-orang professional (non partai).
Sibuk memperkuatPagar
Wajah politik transaksional berakibat pada masih nihilnya prestasi (politik) sampai menjelang 100 hari kekuasaannya. Meski masih terlalu dini menilai kinerja pemeritnahan baru dalam 100 hari, namun demikian, rentang waktu itu setidaknya dapat menancapkan dan memberikan harapan-harapan publik yang lebih optimis. Waktu 100 hari bukannya untuk membangun fondasi jalannya roda pemerintahan baru yang lebih produktif dan mensejahterahkan, justru yang terjadi sebaliknya. Selama 100 hari kerja sang presiden, justru disibukkan dengan membangun dan memperluas pagar-pagar politik-hukum istana (baca: presiden). Kasus kebijakan kenaikan BBM, carut-marutnya “kartu sakti”, dan politik pecah belah parpol (kasus PPP dan Golkar) adalah salah satu comtoh bagaimana cara kelola (kekuasaan) negara yang labil.
Melihat serentan langkah-langkah politik sang presiden, bukannya memberikan harapan dan optimisme publik yang lebih baik, tapi justru melahirkan pesimisme publik. apalagi pagar politik paling bawah (relawan Jokowi lover) menjadi sang presiden sebagai kultus; right or wrong is my president!!. Alias anti kritik dari publik; mengkritik berarti sirik, maklum suara-suara orang kalah, dan uangkapan satir lainnya.
Suara-suara kritik public bagaikan angin lalu. Kekuasaan saat ini sedang mengalami apa yang disebut -pinjam ilmu psikologi- sebagai autism politik; dia sudah “enjoy” dengan duniannya sendiri (kekuasaannya), tidak peduli dengan lingkungan sosial – politik sekitarnya. Karena itu, benar juga kata sebagian orang; kekuasaan itu laiknya minum air garam; semakin diminum semakin haus. Semoga sang presiden tidak terlena dengan kekuasaannya itu. Wallahu’alam.

                                                   ——————— *** ———————

Rate this article!
Tags: