Paguyuban Rektor PTN se-Jatim berkumpul di Universitas Negeri Surabaya untuk membahas rekomendasi terkait konflik KPK – Polri, Selasa (27/1).
Surabaya, Bhirawa
Perseteruan dua institusi penegakan hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mulai memantik keprihatinan Paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jatim. Para rektor PTN ini berkumpul dan sepakat mengambil sikap ‘Save Indonesia’ (Selamatkan Indonesia).
Kesepakatan ini muncul atas sejumlah kekhawatiran yang dapat menjadi dampak dari konflik KPK dan Polri. Di antaranya ialah lunturnya kredibilitas hukum di mata masyarakat dan hubungan internasional. Selain itu, dampak lain yang tak kalah dikhawatirkan ialah terganggunya kinerja Jokowi dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden.
Ketua Paguyuban Rektor PTN se-Jatim Prof Fasichu Lisan mengatakan, pertemuan ini sepakat mendesak pemerintah melakukan harmonisasi penegakan hukum di Indonesia. Ada tiga poin harmonisasi yang dirumuskan, yaitu harmonisasi struktural, substansial dan kultural.
“Dari tiga poin ini kita berharap ada keselarasan struktur, wewenang dan budaya antar lembaga hukum yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” tutur Fasich yang juga menjabat Rektor Unair usai memimpin rapat koordinasi Paguyuban Rektor PTN se-Jatim di Unesa, Selasa (27/1).
Harmonisasi ini, lanjut Fasich, harus menghindari kepentingan kelompok sebagaimana yang menjadi pemicu konflik antara KPK dan Polri.
Ditambahkan Rektor Unesa Prof Warsono, konflik dua lembaga penegak hukum ini dapat dibaca sebagai perang antar kepentingan. Sehingga harmonisasi struktural dan substansi penting dilakukan agar setiap yang memiliki kewenangan menegakkan hukum tidak digunakan untuk kepentingan perorangan atau kelompok. “Semuanya sama, tidak ada yang kebal hukum,” tutur dia.
Warsono menegaskan, forum tersebut tidak ditujukan untuk mendukung salah satu pihak, KPK maupun Polri. Namun, semua yang terlibat akan diberi masukan, termasuk presiden. Meski dia memahami saat ini Jokowi tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk bersikap tegas. “Kami yakin sudah banyak yang memberi masukan ke Jokowi. Tapi pilihan presiden serba salah. Pun jika diam, presiden akan disalahkan,” kata dia.
Dalam pertemuan itu, hadir delapan rektor dari sepuluh anggota Paguyuban Rektor PTN se-Jatim. Mereka yang hadir antara lain, Rektor Universitas Airlangga, Rektor ITS, Rektor Unesa, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Negeri Jember, Rektor Universitas Trunojoyo, dan anggota baru Rektor UPN Surabaya. Sementara dua rektor tidak hadir di antaranya Rektor UIN Sunan Ampel dan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang. [tam]
