Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat berada di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Rabu (28/12) kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Pajak sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia. Karena partisipasi dalam membayar pajak akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara di kampus Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (28/12) kemarin, menegaskan, pembangunan ekonomi Indonesia, saat ini memang tidak hanya bertumpu pada perolehan pajak semata. Tetapi perolehan pajak harus tetap dimaksimalkan. Sebab pajak memiliki pengaruh besar dalam setiap pembangunan.
“Saya ingin menyampaikan, jawaban terhadap pertanyaan masyarakat. Masyarakat selalu mempertanyakan, untuk apa membayar pajak?, dan ini sangat penting untuk diketahui,” urainya.
Sri Mulyani lantas mengurai, setoran pajak senilai Rp 1 Triliun, senilai dengan pembangunan sekolah dasar sebanyak 6.765 unit. Selain itu, Rp, 1 Triliun juga setara dengan pembangunan 50 rumah sakit, dan setara dengan tunjangan khusus bagi lebih 20 ribu guru.
“Semua pajak yang di bayarkan oleh masyarakat selalu kembali untuk pembangunan negara, dan untuk kepentingan rakyat diseluruh pelosok nusantara,”ujar Sri Mulyani.
Pihaknya lantas mengurai, salah satu bentuk konkret adanya pembangunan dari hasil pajak adalah rencana pemerintah untuk membangun Universitas Islam Internasional di Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, dalam pembangunan itu, membutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 4 Triliun. Sehingga apabila masyarakat enggan membayar pajak, maka pembangunan perguruan tinggi yang bagus tidak bisa dilaksanakan. Selain pajak, menurutnya pembangunan sektor ekonomi di Indonesia ini, juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan ekonomi. Salah satunya pembangunan ekonomi berbasis digital (e-commerce) yang saat ini sedang banyak digandrungi banyak pengusaha di seluruh dunia.
Di Indonesia, lanjutnya, prosentase ekonomi berbasis digital ini memang belum maksimal. Tapi meski begitu, daya saing ekonomi bangsa ini tampak lebih baik dan sudah mengalahkan negara lain seperti Filipina dan Brazil. Karen itu, Sri Mulyani meminta para mahasiswa harus percaya diri dan tidak boleh minder.
Menteri Keuangan, juga memaparkan strategi program Tax Amnesty dalam penguatan ekonomi 2017, Dia menekankan, pajak merupakan salah satu komponen penting sebagai sarana mobilisasi menciptakan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pajak juga menjadi sarana penting dalam menjaga sebuah kesatuan NKRI. Pasalnya, setiap daerah di seluruh Indonesia ini membutuhkan topangan dari masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, pajak menjadi instrumen yang penting. Tetapi faktanya, kepatuhan warga negara untuk membayar pajak kurang memuaskan. Tahun 2016, dari 250 juta warga Indonesia ada 32,7 juta yang terdaftar dan memiliki NPWP. Namun yang menyampaikan SPT hanya 20 juta saja. Sedangkan total yang terealisasi hanya 13 juta wajib pajak (WP) saja. Dengan tingkat kepatuhan 60 persen itu termasuk sangat kecil. Apabila, kepatuhan pajak tidak terealisasi dengan baik, menurutnya bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang jalan ditempat, dan tidak maju. Itu sebabnya, Indonesia menerapkan Undang-undang Tak Amnesty, guna meningkatkan hubungan baru antara pemerintah dan WP.
Pengampunan itu menurutnya berupa denda maupun kriminal pajak. Dengan adanya UU Amnesty, ada banyak kesempatan untuk bisa menangkap peluang, dengan denda yang kecil. Namun sayangnya, sampai sekarang masih baru 5.034 WP saja yang mengikuti program pengampunan ini. Padahal dia sangat berharap, kepatuhan WP itu untuk semakin meningkat.
Menutup pembicaraannya di hadapan ribuan mahasiswa UMM, ekonom internasional itu melakukan mannequin challenge bersama Rektor UMM Fauzan, dan audiens, Dome UMM selama dua menit hening tanpa suara. [mut]
