Pajak Sembako Mewah

foto ilustrasi

Sembako (sembilan bahan pokok) yang biasa dikonsumsi masyarakat luas di Indonesia, tidak akan dipungut pajak. Namun beberapa jenis sembako yang tergolong “super mewah” akan dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pemerintah berupaya mengenakan pajak ber-keadilan, dengan cara substitusi, dan subsidi untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Pada masa kini pemerintah perlu meningkatkan tax ratio nasional yang tak pernah mencapai target.

Wacana pungutan pajak sembako (antara lain beras, dan daging) telah memunculkan perdebatan publik cukup sengit. Disebabkan beras memiliki fungsi strategis sebagai makanan utama (dan satu-satunya, tak tergantikan). Harga beras sesuai HPP (Harga Patokan Pemerintah) berkisar antara Rp 9.450,- hingga Rp 10.250,- per-kilogram. Beberapa jenis beras premium memiliki harga lebih mahal, bisa mencapai Rp 20 ribu per-kilogram.

Beras kualitas umum, dan premium (sampai seharga Rp 50 ribu per-kilogram) tidak akan dipungut pajak. Tetapi terdapat beras khusus super mahal (antara lain jenis shirataki) harganya sekitar Rp 200 ribu per-kilogram. Bahkan sekarang terdapat beras porang, harganya bisa mencapai Rp 330 ribu per-kilogram! Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang kaya serat, tumbuh subur di Indonesia. Bagian umbi porang di Jawa disebut iles -iles.

Kini porang (bernama latin Amorphophallus) menjadi tanaman tren sebagai tanaman budidaya, hampir seluruh hasil panen diekspor. Pada beberapa negara maju (termasuk Jepang, dan Korea Selatan) saripati porang digunakan sebagai bahan kosmetik. Dalam dua tahun terakhir, tepung saripati porang juga dibentuk menjadi beras dengan kadar kalori rendah. Karena kemanfatannya, beras porang berharga super mahal. Maka layak dipungut pajak.

Sembilan bahan pangan pokok (beras, minyak goring, sayur dan buah, migor, gula, garam, daging sapi, susu, dan telur), masih memperoleh perlindungan pemerintah. Terutama dalam bentuk kendali harga. Masing-masing memiliki patokan harga eceran tertinggi (HET). Namun realianya, beberapa jenis sembako telah mengalami perubahan esensial dalam bentuk, dan ragam bahan pokok.

Begitu pula daging sapi, memiliki ragam harga sangat mencolok. Tidak dijual di pasar tradisional. Misalnya, daging wagyu, harganya mencapai Rp 3 juta per-kilogram! Karena konon, dibudidaya di Jepang dengan perawatan ekstra. Juga masih bervariasi dalam kualitas (a1, a2, a5). Bahkan harga daging wagyu Kobe, bisa mencapai Rp 9 juta per-kilogram! Niscaya layak dipungut pajak (PPN).

Wacana pemungutan pajak sembako, masuk dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Menjadi perubahan kelima terhadap UU Nomor 6 tahun 1983. Perlu revisi penyesuaian zaman, sekaligus meningkatkan tax ratio Indonesia. Rasio pajak pada tahun 2020 lalu masih sebesar 7,9% PDB (Produk Domestik Bruto). Turun dibanding tahun 2019 yang mencapai 9,76%. Serta semakin turun dibanding tax ratio tahun 2018 (10%).

Namun nominal perolehan pajak tiap tahun selalu naik, disebabkan PDB yang selalu tumbuh positif. Pada APBN tahun 2021, tax ratio diharapkan mencapai 8,18%. Tergolong cukup optimistis pada masa pandemi. Realitanya, sampai triwulan pertama terkumpul Rp 3.969,1 trilyun. Sedangkan PDB tahun 2021 ditaksir sebesar Rp 15.876,4 trilyun. Maka akan diperoleh Rp 1.298,65 trilyun. Perpajakan nasional pernah mencatat rekor penerimaan tertinggi (dibanding tahun-tahun sebelumnya sepanjang sejarah) pada tahun 2015, sebesar Rp 1.000 trilyun lebih, dengan tax ratio sekitar 10%.

Pajak, merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 23A meng-amanatkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Karena itu diperlukan inovasi UU perpajakan, yang sekaligus menjamin keadilan, transparansi, dan integritas.

——— 000 ———

Rate this article!
Pajak Sembako Mewah,5 / 5 ( 1votes )
Tags: