Pakar SI Untag Surabaya Beberkan Ancaman Terhadap Demokrasi Digital

Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL., COBIT., CLA

Surabaya, Bhirawa
Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Untag Surabaya, Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL., COBIT., CLA, menyebut demokrasi digital perlu mendapat perhatian serius. Hal ini mengacu pada Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan penetrasi masyarakat di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa.

Pakar sistem informasi Untag ini juga menjabarkan demokrasi digital (e-democracy) berperan dalam memperluas cakupan partisipasi publik, memberikan nilai tambah dengan mewujudkan kesetaraan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam kehidupan politik. Disamping itu, penerapannya pun tanpa terikat oleh batasan ruang, waktu, atau kondisi fisik, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta Computer-mediated Communication (CMC).

“Meskipun teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, perkembangan teknologi hacking memberikan tantangan serius terhadap kelangsungan demokrasi itu sendiri,” tegasnya, Rabu (6/12).

Menurutnya, kebebasan partisipasi politik melalui teknologi digital membuka peluang bagi warga negara untuk aktif dalam diskusi politik dan memengaruhi kebijakan publik. Hal ini memberikan kesempatan bagi warga untuk menjadi pembuat opini dan memengaruhi persepsi publik tentang isu-isu politik.

“Kalau melihat hal tersebut yang muncul adalah tantangan besar dalam mengelola informasi yang tersebar luas. Sehingga perlu penanganan bijak agar partisipasi politik berjalan sehat dan inklusif. Masyarakat harus memilah dan memverifikasi informasi untuk menghindari disinformasi atau hoaks,” ujarnya.

Lebih lanjut, serangan siber dan manipulasi informasi juga bisa menjadi senjata untuk memanipulasi opini publik, meragukan kepercayaan pada proses demokratis, dan bahkan merusak struktur politik yang ada.

Supangat berpendapat, pertumbuhan teknologi hacking yang cepat menimbulkan ancaman baru terhadap integritas demokrasi digital. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membentuk kerangka kerja responsif terhadap perkembangan teknologi hacking.

“Etika dalam pengembangan teknologi hacking menjadi fokus utama untuk menjaga keamanan demokrasi digital. Meskipun kegiatan peretasan oleh beberapa orang dianggap sebagai akses ilegal ke dalam sistem dan jaringan komputer, seharusnya hal tersebut tidak demikian. Hacking awalnya untuk pembelajaran bahasa pemrograman dan sistem komputer dengan tujuan untuk menciptakan inovasi dan kode program dalam menyelesaikan masalah. Namun hal itu justru sebaliknya,” tambah dia.

Seorang hacker, sebut Supangat, seharusnya mengedepankan etika dan norma yang berlaku di dunia maya, dengan sikap anti penipuan, anti penyensoran, dan menolak pemaksaan kehendak pada orang lain.

Karenanya, diperlukan ethical hacking untuk melawan mereka, mengidentifikasi kelemahan keamanan, serta membantu memperkuat dan mencegah peretasan. Keberadaan ethical hacking dianggap penting sebagai jaminan kredibilitas dan menjaga reputasi organisasi.

“Jadi, etika bukan hanya menjadi dasar dalam menciptakan alat keamanan siber, tetapi juga dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mendukung prinsip dasar demokrasi,” imbuhnya.

Dalam ethical hacking, akses dibatasi pada sistem yang disetujui, dan hasil temuan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi keamanan sistem dan efektivitas tindakan yang diambil, termasuk keamanan data pribadi.

Demokrasi digital, lanjut dia, membutuhkan partisipasi pemangku kepentingan, penekanan etika, kerjasama lembaga, dan literasi digital masyarakat untuk melawan ancaman teknologi hacking. Meningkatkan

kapabilitas warga negara adalah kunci untuk membangun keamanan siber dan kedaulatan data di Indonesia. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab menyusun sistem keamanan siber yang tidak hanya melindungi data secara aman, tetapi juga demokratis bagi semua warga negara Indonesia. [ina.why]

Tags: