Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima cinderamata usai menjadi narasumber pada Forum International Business Integrity Conference (IBIC) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Berbagai peraturan atau regulasi untuk berbisnis hendaknya tidak hanya yang bersifat melarang atau mengizinkan. Akan tetapi diperlukan re-regulasi peraturan yang memfasilitasi atau mendorong kemudahan berbisnis. Regulasi kemudahan berbisnis yang diperkuat dengan sistem teknologi informasi diyakini bisa mencegah perbuatan korupsi.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyampaikan hal tersebut saat menjadi nara sumber pada Forum International Business Integrity Conference (IBIC) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12). Selain Gubernur Soekarwo yang menjadi narasumber, pada konferensi tersebut adalah Gubernur Lampung Muh Ridho Ficardo SPi MSi, Ketua Kadin Lampung M Kadafi, Duta Besar Denmark untuk Indonesia HE Rasmus Abildgaard Kristensen dan Royal Canadian Mounted Police Patrice Poitevin.
Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo mengatakan, untuk mendorong kemudahan berbisnis diwilayahnya, pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengaturan kembali (re-regulasi) peraturan daerah sehingga lebih bermanfaat bagi para pelaku bisnis dan investor. “Berbagai perda tersebut diantaranya perda investasi yang memberikan jaminan pemberian ijin Penanaman Modal Asing (PMA) maksimal 17 hari dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 11 hari,” ungkapnya.
Dirinya yakin, implementasi perda-perda tersebut yang diperkuat dengan pembenahan sistem IT (information technology) sehingga orang tidak ketemu dengan orang, maka penyalahgunaan wewenang yang bisa menyebabkan perbuatan korupsi bisa dicegah.
Dalam konferensi yang dimoderatori Penasehat KPK Moh Tsani Annafari, Pakde Karwo menegaskan, pemerintah harus memberi perhatian dalam memfasilitasi kemudahan berbisnis. Karena itu, Pemprov Jatim memberi jaminan kemudahan atau government guarantee kepada para investor berupa kemudahan perizinan dan layanan informasi kepada investor.
“Kami memiliki Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan EJISC atau East Java Investment Super Coridor. Keduanya sangat efektif dalam menjemput investor yang masuk. Bahkan, Pemprov Jatim memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas untuk memberi informasi dan menjemput calon investor yang akan masuk,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memberi jaminan percepatan pengadaan lahan, ketersediaan pasokan energi/ listrik. “Jatim memiliki kepastian jaminan penyediaan pasokan energi listrik sebesar 1.800 MW, ini adalah bentuk jaminan yang siap diberikan kepada investor yang masuk,” imbuhnya.
Di akhir paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, seluruh komponen di Jatim memiliki komitmen bersama yang kuat dalam menjaga iklim investasi agar terus tumbuh. Caranya, iklim perburuhan harus dijamin tetap demokratis, serta menjaga suasana aman dan nyaman, yang menjadi modal penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Di Jatim, ujar Pakde Karwo, telah memiliki kesepakatan antara pemerintah dengan buruh jika terjadi demo. Demo harus berlangsung tertib dan ditemui oleh Gubernur maupun forkopimda. Suasana aman dan nyaman di Jatim bisa dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Kondisi itu tercipta berkat terjalinnya hubungan harmonis antara trisula pembangunan desa plus, yakni antara kepala desa, babinsa, babinkamtibmas, serta ditambah tokoh agama dan tokoh masyarakat,”tegasnya.
Perkuat Integritas
Sementara itu, saat memimpin upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Grahadi, Pakde Karwo menyatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyengsarakan rakyat. Untuk itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengajak seluruh elemen mulai dari pejabat hingga masyarakat memperkuat integritas untuk melawan korupsi. “Dari segi sistem teknologi informasi (TI), Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada diintegritas, jadi ini harus diperkuat,” terangnya.
Penggunaan sistem TI di berbagai aspek ini, tambahnya, mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa ditrekking dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktek-praktek korupsi. “Semangat anti korupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan terealisasi,” tegasnya.
Menurut Pakde Karwo, nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin terlebih tahun 2018 Jatim akan melaksanakan pemilihan 18 bupati/walikota dan satu gubernur. “Tolong tahun depan saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini, kalau perlu mereka suruh memaparkan visi misinya,” pesan orang nomor satu di Jatim ini.
Untuk mencegah korupsi, lanjutnya, perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Ia juga berpesan kepada anak-anak untuk belajar integritas dan kejujuran sejak sekolah. “Kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan ngaku ambil dua, harus jujur,” pesannya disambut tepuk tangan para hadirin.
Ditambahkannya, beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim beberapa waktu lalu adalah soal integritas yakni pemerasan antar kelembagaan. Namun, di masyarakat sendiri sistemnya sudah baik. Hal ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 yang menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. [iib]
