Presiden RI, Joko Widodo melihat langsung perkembangan tol seksi III A, berada di Kota Pasuruan, tepatnya di kawasan Sutojayan, Sabtu (12/5).
Surabaya, Bhirawa
Setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2018 selesai, Indonesia langsung menatap politik paling krusial yakni Pileg dan Pilpres 2019. Tahapan yang menentukan dalam Pilpres 2019 adalah pendaftaran capres dan cawapres ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang deadlinenya akan terjadi pada 10 Agustus 2018.
Sejumlah nama berseliweran, baik untuk menjadi capres maupun cawapres. Salah satu isu yang menarik adalah siapakah capres penantang Jokowi dan cawapres yang pantas bagi Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi menyarankan, cawapres Jokowi sebaiknya berasal dari sosok teknokrat independen yang memahami ekonomi secara lengkap, teruji dan bervisi kerakyatan.
“Sosok tersebut antara lain terdapat pada diri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Jatim Soekarwo,” ujar Airlangga saat hadir menjadi pembicara pada acara diskusi ‘Diskursus Ekonomi Kerakyatan dan Pilpres 2019’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) di Surabaya pada Selasa (10/7).
Menurutnya, Darmin Nasution adalah sosok ekonom yang lengkap, berkarakter dan otonom. Program ekonomi bervisi jangka panjang Jokowi seperti infrastruktur akan diperkuat dengan kebijakan ekonomi yang inklusif berorientasi pemerataan seperti halnya reforma agraria dan bantuan kesehatan serta pendidikan.
“Topik ekonomi kerakyatan seperti ini seperti yang kita paham merupakan kekuatannya Pak Darmin. Kriteria seperti itu juga kita temukan pada sosok Pakde Karwo (Gubernur Soekarwo) yang telah cukup baik membangun Jatim dalam lanskap tata kelola pemerintahan dan ekonomi kerakyatan ini,” ungkap doktor alumni Murdoch University, Perth, Australia ini.
Indonesia saat ini dan lima tahun ke depan isunya adalah ekonomi. Hal itupun diakui oleh pembicara lainnya, pengajar ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono. Menurut Gigih, tantangan bangsa Indonesia secara khusus adalah situasi ekonomi dunia dan ketimpangan sosial.
“Penting bagi bangsa ini untuk melihat bahwa stagnasi ekonomi saat ini harus dijawab dengan sebuah formula kebijakan dan proyeksi kepemimpinan yang paham bagaimana menjaga dan memajukan ekonomi nasional. Komposisi SBY-Boediono dapat menjadi inspirasi ke depan Jokowi agar memilih sosok ekonom yang berpaham ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Gigih.
Ketua LEMI Kota Surabaya, Dimas Kholilur Rahman, berharap diskursus politik nasional jangan hanya didominasi oleh isu politik identitas dan pertarungan antar kekuatan. Ia berharap isu ekonomi kembali menjadi sentral pertimbangan dan pilihan-pilihan kebijakan khususnya untuk pilpres 2019 mendatang. [iib]
