Pakde Karwo dan Wagub Emil Berbagi Gagasan Ekonomi Pancasila


Mantan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta saat mengikuti Diskusi Kelompok Terarah Sistem Ekonomi Pancasila, Kamis (11/4) pagi.

Pemprov, Bhirawa
Dua tokoh Jatim bertemu dalam satu meja membincang seputar konsep khas pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Keduanya adalah mantan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Walik Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Keduanya sepakat, konsepsi tentang ekonomi Pancasila harus berjalan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, ekonomi Pancasila sangat perlu untuk diperkenalkan kepada para generasi milenial saat ini. Sebab, melalui konsep tersebut diharapkan agar mereka memahami dan membangun makna ideologi Pancasila sesungguhnya. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Diskusi Kelompok Terarah Sistem Ekonomi Pancasila dalam Praktik yang diselenggarakan di ruang Rapat Utama Bappeda Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (11/4) pagi.
Emil Dardak sapaan akrab Wagub Jatim itu mengamati, generasi milenial dinilai paling lambat masuk ke dunia kerja. Karena banyak dari mereka yang menganggap bahwa dirinya tidak percaya diri kalau mampu menjadi pengusaha yang struggle. “Sekarang kita lihat seorang pengusaha di sektor pertanian, atau peternak. Itu bukan gambaran generasi milenial yang sekolah di SMA, SMK, dan bahkan di bangku kuliah,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, minat generasi milenial pada bidang kewirausahaan juga dinilai rendah. Dan bahkan, hampir 70 persen tingkat pengangguran terbuka disumbang dari umur generasi milenial. “Karena itu, sistem ekonomi Pancasila kita titipkan pada perspektif generasi milenial. Apakah kita membangun lagi konsep keberadaan ekonomi Pancasila dari kacamata milenial ?,” katanya.
Sementara itu, Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jatim periode 2009-2019 mengatakan, kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Pemerintah harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Pakde Karwo, panggilan akrabnya, program pembangunan dan berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan kebijakan yang dimaksud berdaya guna. “Orang miskin itu perlu kita dengar. Untuk itu kata kuncinya adalah pemberdayaan, bukan charity,” ujarnya.
Pakde Karwo juga mengingatkan tugas pemerintah mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, masyarakat harus aktif dalam program-program yang ada. “Masyarakat harus kita dengar, baru kemudian kita bisa melakukan pemberdayaan yang tujuannya mendorong masyarakat semakin produktif,” ujarnya.
Dicontohkan, Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera (Jalinkesra) dan Jalan Lain Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) yang dijalankan saat memimpin Jatim mampu memberdayakan masyarakat miskin menjadi produktif dan naik kelas. “Program dan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat produktif. Ini yang kita perlukan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menuturkan, interkoneksi pembangunan ekonomi nasional, daerah hingga desa menjadi pra syarat untuk mewujudkan ekonomi Pancasila. Karena dalam interkoneksi tersebut, termuat unsur dalam persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita percaya ekonomi Pancasila dapat terwujud karena basis kulturalnya terjaga. Terutama dalam hal kebijakan. Intervensi yang diambil pemerintah adalah intervensi yang tepat sasaran, tepat guna,” ungkap Arif Budimanta.
Menurut Arif, adanya kebijakan dari pemerintah itu karena adanya perencanaan. Adanya perencanaan karena ada pemahaman yang kuat. “Di antara itu ada semangat nguping, mendengarkan untuk memahami karakter dan budaya dalam diri orang tidak mampu,” pungkas dia. [tam]

Tags: