Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima pengurus DPD PA GMNI Jatim yang rencananya akan dilantik 19 Agustus 2016 mendatang.
Pemprov, Bhirawa
Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian secara sosial budaya mendapat tantangan berat di era globalisasi. Trisakti bukan hanya sebatas ideologi yang kerap dipidatokan, tetapi harus diimplementasikan dalam keseharian sehingga masyarakat bisa merasakannya.
“Ideologi harus cair, membumi dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sumbangsih pikiran-pikiran PA GMNI, saya optimis akan tercipta formulasi yang tepat untuk mengimplementasikan ideologi Bung Karno itu. Bahkan merumuskan formulasi itu menjadi konsep dan buku agar pikiran hebat itu bisa membuka pikiran khalayak luas,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, saat melakukan audiensi dengan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jatim, di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Senin (8/8).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, mengimplementasikan ideologi Trisakti di era globalisasi perlu dipikirkan secara mendalam. Pasalnya, era globalisasi jauh lebih kejam dari era saat digaungkannya Trisakti oleh Bung Karno dulu. Era globalisasi membawa paham liberalisme yang perlu dibatasi agar tidak menindas rakyat kecil.
“Contohnya berdikari secara ekonomi, kita tidak bisa anti terhadap impor, sebab belum tentu produksi dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan nasional. Impor hanya boleh saat-saat tertentu saja atau saat produksi lokal belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu, diperlukan data yang konkrit, produksinya berapa dan kebutuhannya berapa. Tapi jika kita sudah mencapai kedaulatan pangan, tentu kita tidak perlu impor lagi,” katanya.
Tidak hanya itu, untuk memperkokoh Trisakti di era sekarang diperlukan hukum yang memihak rakyat, yakni regulasi yang demokratis dan partisipatoris. Artinya, regulasi yang melibatkan rakyat saat pengambilan kebijakan pemerintah. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pentingnya penguatan aspek hukum dalam era globalisasi ini dicontohkannya melalui hukum Perbankan. Dimana perbankan hanya memberikan bunga kredit sebesar 14 persen setahun kepada perusahaan besar (corporate), namun jika rakyat kecil seperti petani yang meminjam modal justru dibebankan bunga yang sangat besar, yakni 20 persen setahun. Alasannya karena resiko.
“Ini sungguh lucu dan tidak masuk akal, bank milik negara yang mengatasnamakan bank rakyat tapi justru rakyat kecil dibebankan bunga yang jauh lebih besar dari pada korporasi. Jika alasannya resiko, kan ada asuransi. Karena itu, kami memiliki ideologi berupa regulasi yang partisipatoris” katanya.
Sementara itu, pelantikan pengurus DPD PA GMNI Jatim akan dilakukan oleh DPP PA GMNI Pusat pada Jumat, 19 Agustus 2016 di Hotel Empire Palace Jl Blauran Surabaya. Rencananya dihadiri oleh Senior Alumni GMNI di Jatim, Ketua dan anggota DPC GMNI Kabupaten/Kota se-Jatim, dan aktivis GMNI Jatim. Dalam acara itu, juga diisi dengan orasi kebangsaan oleh Pakde Karwo selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPP PA GMNI. [iib]
