Gubernur Jawa Timur, H.Sukarwo saat menghadiri Serah Terima Jabatan Walikota Batu masa jabatan 2017-2022 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batu.
Kota Batu, Bhirawa
Gubernur Jatim, DR H Soekarwo SH MHum mengingatkan otoritas kebijakan keuangan di Pemkot Batu berada di tangan wali kota definifit, Dewanti Rumpoko. Penegasan ini disampaikan Pakde Karwo ditujukan kepada Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) wali kota menggantikan Wali kota non aktif, Eddy Rumpoko.
Senin (8/1) kemarin gubernur menghadiri Serah Terima Jabatan Wali Kota Batu dan Pidato Wali Kota Batu masa jabatan 2017-2022 dalam sebuah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batu, Senin (8/1). Sejumlah pesan memang disampaikan Pakde Karwo kepada kepala daerah yang baru dilantik itu.
Diketahui, saat ini Punjul Santoso menjadi Wakil Wali kota Batu mendampingi Dewanti Rumpoko untuk masa jabatan 2017-2022. Dan jabatan ini merupakan periode kedua bagi Punjul menjadi orang nomor dua di Kota Batu.
Sebelumnya Panjul juga menjadi Wakil Wali Kota Batu mendampingi Eddy Rumpoko (ER) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada enam bulan lalu. Dan sejak saat itu Punjul diangkat menjadi Plt wali kota menggantikan ER.
Dan Senin kemarin, dilaksanakan Serah Terima Jabatan dari Plt Wali Kota Punjul Santoso kepada wali kota definitif, Dewanto Rumpoko. ”Saya ingatkan bahwa pemegang otoritas keuangan di Pemkot Batu adalah wali kota dan bukan wakil wali kota. Jangan sampai wakil wali kota menjalankan jabatannya serasa masih menjadi Plt wali kota,”ujar Pakde Karwo.
Nasihat khusus, katanya, sengaja diberikan agar dalam menjalankan masa pemerintahannya, Dewanti dan Punjul bisa terus berjalan beriringan. Sehingga Pakde Karwo meminta agar Dewanti- Punjul juga segera menyusun dan menyelesaikan RPJMD dalam memimpin Pemkot Batu untuk lima tahun ke depan.
Pakde Karwo merespon positif visi misi Wali Kota Batu yang sudah tertuang dalam Nawa Bhakti atau Sembilan Program Pembangunan Kota Batu. Dan dalam menyusun RPJMD, Gubernur berharap agar program ini dicocokkan dengan visi misi Presiden Jokowi sebagai patokan secara nasional dan juga visi misi Gubernur Jatim sebagai patokan di tingkat Propinsi.
”Dalam enam bulan setelah pelantikan, RPJMD Kota Batu ini sudah harus selesai. Jangan sampai penyusunan RPJMD molor agar tidak ada program pembangunan yang tertunda,” pesan Pakde Karwo.
Dalam membuat program pembangunan, lanjut Pakde Karwo, diharapkan wali kota Batu memperhatikan pemberian kesempatan kerja kepada orang-orang kecil. Dijelaskan Gubernur, Program Nomor 1 yang tepat bagi warga masyarakat adalah masalah ekonomi perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor. Program Nomor dalah pertanian, dan Program Nomor 3 adalah Pariwisata.
Untuk program pertanian yang ada di pedesaan, yang dibangun jangan hanya menumbuhkan hasil panen. Tetapi juga memikirkan pengelolaan pasca panen. Adapaun di bidang pariwisata, Wali Kota Batu harus segera melakukan kordinasi dengan Wali Kota Malang dan juga Bupati Malang. Karena Wisatawan yang datang ke Jatim, 1/4 di antaranya masuk ke Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). [nas]
