Jembatan Suramadu
Pemprov, Bhirawa
Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang kinerjanya dinilai lamban tampaknya akan terus dipertahankan. Itu terlihat dari stateman dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang juga sebagai Dewan Penasihat BPWS menanggapi desakan agar badan tersebut dibubarkan.
“BPWS harus tetap ada. Saya optimistis BPWS akan bisa bekerja maksimal dan Wali Kota Surabaya terpilih (Tri Rismaharini, red) akan memberikan izin terkait pembebasan lahan di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya agar bisa dikembangkan lagi,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (10/1).
BPWS saat ini membutuhkan sedikitnya 250 hektare lahan di sisi Surabaya untuk pengembangan wilayah Suramadu. “Saya yakin beliau (Risma) akan mau memberi izin, dan nanti setelah dilantik akan kita dorong lagi secara baik-baik,” katanya.
Ditanya rencana Risma yang mengusulkan pembubaran BPWS, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menegaskan bahwa BPWS harus tetap ada. Karena salah satu daya tampung Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) adalah di BPWS untuk anggaran pengembangan daerah antara kabupaten dan kota di sekitar Suramadu. Maka jika BPWS dihilangkan, terjadi ketidak seimbangan dalam APBN.
Selain itu, jika BPWS dihapuskan maka tidak ada pembangunan antar daerah. Oleh sebab itu, Pakde Karwo akan tetap berusaha agar BPWS tetap ada, dan memberikan pengembangan yang berdampak positif bagi Madura ataupun Surabaya.
Untuk diketahui BPWS telah membebaskan sejumlah lahan di sekitar area kaki Jembatan Suramadu. Lahan ini merupakan rest area di sisi Madura seluas 21 hektare. Total nilai pembebasan lahan tersebut sebesar Rp 167,8 miliar dan dibayarkan untuk 32 pemilik lahan.
Ke-21 hektare lahan tersebut adalah bagian dari total 40 hektare yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah Suramadu di sisi Madura. Lahan yang saat ini dibebaskan oleh BPWS nantinya akan digunakan sebagai pasar umum yang menjual berbagai kerajinan khas Madura, rest area dan Islamic Center.
Sementara itu saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, 19 Desember lalu, Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini mengusulkan untuk membubarkan BPWS. Usulan itu dilakukan karena selama ini BPWS dinilai kerap menggusur warga di sekitar Jembatan Suramadu. Bukan malah sebaliknya memberikan nilai lebih kepada warga sekitar.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan Suramadu belum bisa menyejahterakan masyarakat sekitar. Bahkan, warga malah kena dampak negatif seperti ancaman banjir dan lain-lain. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan pembubaran BPWS jika nanti sudah dilantik sebagai wali kota Surabaya. [iib]
