Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo bersama Wagub Saifullah Yusuf, Sekdaprov Sukardi menekan tombol peluncuran Buku Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing oleh Dewan Riset Daerah yang diketuai Prof. Hotman Siahaan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/11).
Peluncuran Buku Pembangunan Jatim
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)) masyarakat Jatim. Tujuannya adalah agar masyarakat Jatim memiliki daya saing di dalam persaingan global.
Demikian disampaikannya saat Peluncuran Buku Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing oleh Dewan Riset Daerah yang diketuai Prof. Hotman Siahaan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/11).
Dijelaskan, Pemprov Jatim melakukan beberapa upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM, salah satunya adalah dengan menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal. Tidak saja untuk penempatan SDM di dunia kerja. Namun juga dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing untuk menguasai pasar dalam negeri maupun pasar global. “Strategi formal akan diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya,” ungkapnya
Selanjutnya, pada strategi non formal akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat. Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui SMK mini dan Balai latihan kerja. Melalui pelatihan tenaga kerja terampil bersertifikat di 16 UPT pelatihan kerja.
Dengan target 30.032 orang. Ditambah SMK mini yang sampai 2016 telah dibentuk diselenggarakan pelatihan sebanyak 264 lembaga terakreditasi A sebanyak 132 unit, Akreditasi B sebanyak 90 unit, Akreditasi C 26 unit serta non akreditasi sebanyak 16 unit dengan target 52.800 lulusan. “Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja bersertiifikat dan berdaya saing,” jelasnya.
Dual Track strategy ini, merupakan strategi membangun yang berkualitas, standar terampil bersertifikat yang akan mampu memiliki daya saing di dunia kerja. Maupun akan mampu menjadi wirausaha yang akan terkoneksi pada saat berproduksi dengan strategi pembiayaan bunga murah maupun fasilitasi pasar. “Baik pasar domestik maupun global. Produk-produk wirausaha hasil pembangunan SDM tersebut akan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Jatim,” terangnya.
Pembangunan SDM, kata Pakde Karwo akan mampu mempercepat provinsi ini memiliki strategi pembangunan ekonomi yang berbasis keterampilan, keahlian SDM atau Human Development this economy yang didukung oleh penggunaan SDA yang terkendali untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Jatim yang kita cintai bersama.
Jatim memiliki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun pada tahun 2019. Setidaknya penduduk usia produktif mencapai 69,60 persen. Dengan demikian harus dimaksimalkan, apabila tidak dipersiapkan akan menjadi bencana.
Pakde Karwo mengantisipasinya dengan melakukan pengembangan pendidikan vokasi untuk mencetak tenaga kerja terampil. Jika tidak segera dilakukan, jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan dipastikan akan menimbulkan berbagai persoalan, khususnya di Jawa Timur. “Kami akan menggandeng beberapa Perguruan Tinggi Negeri untuk mengampu beberapa SMK serta menyiapkan pelatihan dan kurikulum berbasis industri bagi siswa,” jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulis di buku berjudul ‘Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing’ ini, Pakde Karwo menyoroti terkait banyaknya negara berkembang yang terjebak dalam ekonomi eksklusif, akibat keinginan mengejar ketertinggalan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama memacu pertumbuhan sektor skunder (industry manufaktur) dan tersier (industri jasa).
Menurut Pakde Karwo, kedua sektor tersebut meski member kontribusi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya menyerap relative sedikit tenaga kerja. sementara sektor primer, seperti sektor pertanian kurang mendapat perhatian. Padahal sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja, serta memiliki kaitan erat dengan tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah.
“Jatim tidak ingin terjebak dalam situasi demikian. Pemprov Jatim sejatinya telah mengusahakan agar perekonomian tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, tapi juga sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif. Yakni pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ungkapnya.
Pakde Karwo mengatakan, berbagai langkah telah dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan ekonomi inklusif. Selama dekade terakhir banyak prestasi dan kemajuan pembangunan telah dicapai Provinsi Jatim. Namun harus diakui, masih terdapat kelemahan yang perlu terus diupayakan pembenahannya. Masih perlu upaya kerja keras untuk mewujudkan ekonomi inklusif dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya.
“Konsep Jatimnomics yang diimplementasikan dalam membangun Jatim merupakan penerapan ekonomi kerakyatan sebagai pengejewantahan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Secara garis besar Jatimnomics terdiri tiga aspek ekonomi utama, yaitu produksi yang berdaya saing, pembiayaan yang kompetitif dan pemasaran yang makin efisien. Jatimnomics menjadi filter di tengah desakan dinamika liberalism,” jelasnya.
Jatimnomics, lanjutnya, merupakan rangkaian langkah menghadapi permasalahan di masyarakat. Berbagai dinamika dan permasalahan dijawab melalui inovasi-inovasi tanpa harus menabrak koridor. “Konsep re-regulasi merupakan bentuk konstruksi sekaligus jawaban atas permasalahan kemiskinan, serta kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Bisa Jadi Referensi Praktisi, Pejabat, Akademisi hingga Politisi
Diluncurkannya buku berjudul ‘Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing’ oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jatim ini, bakal menjadi referensi para praktisi, pejabat, akademisi hingga politisi. Sebab buku ini merupakan kalibrasi dari pemikiran teoritik, empirik dan kebijakan.
“Buku ini memberikan suatu referensi yang saya sebut pemikiran yang global standar, tapi mengungap persoalan-persoalan lokalitas di Jatim. Buku ini bisa jadi referensi praktisi, pejabat daerah atau akademisi. Bahkan politisi juga penting membaca buku ini, karena akan menjadi tonggal leadership pemimpin daerah,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomis Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Wihana Kirana Jaya, saat memberikan orasi ilmiah dalam peluncuran buku tersebut.
Menurut dia, buku ini berbeda dengan buku-buku lainnya yang sejenis. Sebab diisi oleh studi kasus dan pemikiran yang asli dan orisinil. Sehingga akan menjadi contoh menarik bagi pemimpin kepala daerah lain di Indonesia. “Buku ini menyajikan ide segar yang inovatif. Utamanya pemikiran Pakde Karwp selama dua periode menjadi gubernur,” ungkapnya. [iib.rif]
