Pakde Karwo Sindir Tak Ada Capres ‘Jualan’ Pelayanan Publik

Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

Pemprov Jatim, Bhirawa
Kompetisi calon presiden (capres) sudah dimulai. Dua pasangan capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling perang visi misi dan program yang bakal digarap. Namun sayangnya, dari visi misi dan program yang ditawarkan masih ada yang luput digarap, yaitu program tentang pelayanan publik.
Penilaian tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat Rapat Bidang Perhubungan yang bertema ‘Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (23/5) lalu. Menurut dia, dua capres yang bakal bertarung pada pilpres nanti hingga kini belum mengkampanyekan program pelayanan publik.
“Pelayanan publik harusnya menjadi misi visi politik. Karena ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” sindir Soekarwo, di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kepala daerah di Jatim.
Dijelaskan, pelayanan publik bisa menjadi kampanye yang paling murah dan termasuk kampanye non aliran atau bersifat umum. Pelayanan publik berkorelasi positif dengan layanan kesejahteraan.
Karena perbaikan layanan publik, Jatim mendapatkan penghargaan inovasi terbaik untuk wilayah bebas dari korupsi pada jembatan timbang. Dari sembilan inovasi terbaik, tiga di antaranya dari Jatim. Selain jembatan timbang, Kota Surabaya mendapat dua penghargaan yaitu Government Resources Management System dan Surabaya Single Window.
Keberhasilan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim membangun Zona Intregrasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berbuah manis. Pemerintah mengganjarnya dengan penghargaan top 9 Pelayanan Publik Terbaik pada Kompetensi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementrian PAN-RB.
Sembilan inovator itu diperoleh melalui seleksi dan penilaian yang sangat ketat dari tim independen dan akademisi, dari top 33 pelayanan publik, baik kementrian, lembaga maupun pemerintah daerah di Indonesia. Sebelum diseleksi menjadi 33 inovator, tercatat ada 515 peserta kompetisi secara nasional. Dan jatim lolos menjadi slah satu inovator bersama 8 pemenang lain.
“Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB Azwaar Abubakar kepada Gubernur Soekarwo disaksikan oleh Wapres RI Boediono di Jakarta dalam acara penutupan Musrembangnas 2014 di Jakarta belum lama ini,” kata Pakde Karwo-sapaan lekat Soekarwo.
Sejak empat tahun lalu, Gubernur Soekarwo merintis penerapan jembatan timbangan online di Jatim. Dengan memanfaatkan IT, operasional jembatan timbang diambil alih komputer. Proses operasional penimbangan kendaraan tercatat oleh komputer secara otomatis dan transparan. Ruang gerak petugas untuk memanipulasi kelebihan muatan dan peluang sopir untuk ‘main mata’ dengan petugas tidak ada lagi. Sebab semua denda, tilang sesuai dengan nota timbang atau kuantitas yang tercetak secara otomatis dari komputer.
“Sejak di-onlinekan jembatan timbang, semuanya transparan. Petugas dan sopir yang melanggar kelebihan beban semua termonitor oleh pos induk yang ada di kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga memberikan penghargaan kepada 13 SKPD yang dinilai memberikan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Mereka adalah Dinas Perhubungan, Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kemudian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Badan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Komunikasi Informatika. [iib]

Tags: