Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima Piagam Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja dari Gubernur IPDN di Kampus IPDN Jatinangor.
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, menerima Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain Astha Brata, Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga menerima penghargaan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Kepamongprajaan.
Dua penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suryadinata, SH, MS saat Upacara Kehormatan di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/01) pagi.
Kedua penghargaan ini diberikan oleh IPDN sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi atas jasa-jasa Pakde Karwo, dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai Kepala Daerah yang berhasil memimpin dan membangun daerahnya. “Terimakasih atas nama pemerintah dan rakyat Jatim kami dijadikan keluarga besar IPDN, kami merasa bangga,” kata Pakde Karwo.
Sementara itu, Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suryadinata, SH, MS, mengatakan bahwa penganugerahan Astha Brata bagi Gubernur Jatim ini berdasarkan tiga hal. Pertama, Pakde Karwo telah berjasa dalam hal pengembangan dan pemanfaatan 117 alumni kepamongprajaan di Pemprov Jatim. Kedua, Provinsi Jatim dalam kepemimpinannya berhasil meraih predikat provinsi terbaik dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketiga, adanya perhatian dari Gubernur Jatim terhadap Gedung eks-APDN di Jalan Kawi Malang, untuk mengoptimalkan sesuai sejarah pendiriannya.
“Secara pribadi, Gubernur Soekarwo telah menerima Bintang Mahaputra Utama Republik Indonesia. Selain itu beliau juga telah menerima banyak penghargaan dan lencana baik dari Presiden maupun Menteri yang berjumlah 115 penghargaan. Dengan penganugerahan Astha Brata ini, berarti beliau juga merupakan pemimpin nasional di masa yang akan datang,” kata Ermaya.
Lebih lanjut menurutnya, penghargaan Astha Brata ini diberikan karena sebagai seorang pamong praja sejati, Pakde Karwo mampu mengamalkan ajaran Astha Brata yang berisi delapan nilai utama. Delapan nilai tersebut yakni matahari, bulan, bintang, angin, langit, api, samudera dan bumi. “Penganugerahan Astha Brata ini paling tidak memenuhi 8 nilai utama pamong praja tersebut, dan pakde Karwo telah mengamalkan hal-hal ini,” ujarnya.
Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja ini merupakan penghargaan tertinggi dari IPDN kepada Kepala Daerah, setelah melalui serangkaian penilaian oleh IPDN. Usai upacara, Gubernur Jatim didampingi Gubernur IPDN berkeliling melihat kampus IPDN dan berbagai Unit Usaha. Seperti Unit Peternakan IPDN Jatinangor dan Kawasan Pelatihan Pertanian Terpadu.
Ingatkan Praja IPDN Harus Berpikir Global dan Inovatif
Usai menerima penghargaan di Lapangan Parade Abdi Praja, Pakde Karwo memberikan kuliah umum/stadium general di depan 2.000 praja IPDN di Gedung Balairung Jenderal Rudini. Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan pentingnya para praja yang berpikir global di tengah kemajuan jaman. Para praja harus mampu berpikir out of the box dan memiliki jiwa enterpreneur, sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik.
Tak hanya itu, praja IPDN diharapkan tak hanya mengembangkan ilmu secara akademik tapi juga meningkatkan keahlian dan keterampilan. “Praja ini merupakan agent of change atau agen perubahan. Jadi keterampilan seperti enterpreneurship, pertanian, bercocok tanam dan ternak sapi itu juga penting. Selain pengetahuan, etika dan moral juga merupakan faktor penting,” pesannya.
Selain beberapa faktor tersebut, faktor kepemipinan atau leadership juga merupakan faktor penentu suatu keberhasilan. Konsep kepemimpinan yang demokratis sangat dibutuhkan, salah satunya melalui pendekatan partisipatoris yang berbasis spiritual dan kultural. “Diskusi kekeluargaan di masyarakat harus dihidupkan kembali. Konsep deliberasi dimana penyelesaian masalah dari bawah harus dihidupkan kembali seperti rembug warga dan udhar gelung,” katanya.
Pakde Karwo juga mengusulkan PTN/PTS untuk memiliki fakultas yang mempelajari kemiskinan secara mendalam. “Tingkat kemiskinan di Jatim terus menurun, saat ini sebesar 11,85%. Di Kab. Blitar kemiskinan 6%, dan Kab. Pacitan yang dulu peringkat 37 saat ini peringkat ke-16,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan. Konstruksi yuridis, lanjutnya, ego sektoral dirubah menjadi spasial. “Spasial ini sesuai arahan Presiden yakni membangun dari kawasan pinggiran. Kepemimpinan harus normatif dan konstitusional, karena kab/kota menajdi hirarkis dalam negara kesatuan,” katanya.
Sesuai UU No.32/2004, ada hirarki pemerintahan Pemprov dengan Pemkab/Kota. Sedangkan, UU No.23/2014, ada hirarki pemerintahan, klasifikasi kewenangan, serta penguatan kewenangan Gubernur terhadap Bupaati/Walikota. Sehingga implementasi yuridis kebijakan pembangunan nasional belum waktunya geser. “Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di bidang pembangunan yang dimaknai sebagai kesejahteraan. UU 23/2014 ini fokusnya pemberdayaan masyarakat, partisipatoris, buka bottom up tapi menyamping. Stakeholder terlibat dalam pembangunan,” lanjut Pakde Karwo.
Terkait konsep reregulasi, hal ini penting dalam pelayanan publik serta menjadi proses inovasi. “Konsep ini bukan hanya menghilangkan tapi membuat peraturan baru terkait proses pelayanan publik. Perda harus mempermudah bukan menghambat,” katanya.
Di akhir, ia menyampaikan rumus reformasi birokrasi yakni regulasi partisipatoris, peningkatan SDM, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kontrol. “Perda tidak sekedar melarang tapi sebagai alat rekayasa sosial. Regulasi yang partisipatoris. Jadi produk leadership dari IPDN sangat dibutuhkan untuk melakukan produk reregulasi seperti ini. Saya usul buat inkubator menumbuhkan leadership dan IT,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara ini, isteri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si, Bupati Pacitan, Bupati Blitar, beberapa pejabat Eselon I dan II dari IPDN dan Pemprov Jatim, serta beberapa alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan dari Provinsi Jatim. [iib]
