Paksakan KPBU RSD Barat, Empat Fraksi DPRD Sidoarjo WO

Khulaim Junaedi

Sidoarjo, Bhirawa
Pergolakan Banggar DPRD Sidoarjo yang terpecah untuk memutuskan pembangunan RSUD Barat (Krian) membuat pengesahan KUA PPAS 2019 mundur 1,5 bulan. Rapat Banggar, Minggu, sempat terjadi Walk Out (WO) empat fraksi penolak skema KPBU dalam pembangunan RSUD itu.
Empat fraksi yang WO disebabkan pemaksaan Sekkab, Ahmad Zaini, yang tidak akan menggunakan dana APBD untuk membangun RSUD. Pemkab akan menggunakan opsi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk melanjutkan proyek itu. Mendengar pernyataan yang menutup penggunaan APBD, anggota Banggar dari oposisi menganggap ini sebuah pemaksanaan.
Wakil Pimpinan Banggar, Emir Firdaus, memilih tak bersedia mengikuti rapat dan memilih WO dengan menggajak rekannya sesama fraksi, Bangun Winarso dan Khulaim Junaedi. Ternyata anggota yang sepaham seperti dari Fraksi Golkar, PDIP, PKS, juga ikut WO. Fraksi Gerindra memilih netral. Hanya anggota FKB dan Demokrat yang tersisa dalam ruang rapat. Namun dengan segelintir anggota Banggar, tidak bisa melanjutkan rapat.
Sementara itu, Khulaim Junaedi mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan Sekkab yang terkesan memaksakan kehendak. Padahal dirinya sudah menyarankan, hendaknya KPBU tetap dimasukkan berikut mencantolkan sejumlahh dana APBD di KUA PPAS.
”Dua opsi ini akan dikonsultasikan lagi ke pemerintah pusat. Bila pemerintah pusat mengizinkan KPBU untuk pembangunan dan pengelolaan RSUD maka Pemkab boleh melanjutkan. Sebaliknya bila pemerintah pusat melarang KPBU, maka Pemkab harus konsisten membangun RSUD dengan beaya APBD,” ujarnya.
Pandangannya ini sebagai jalan ke luar untuk pengesahan KUA PPAS diselesaikan dulu. Paling penting KUA nya selesai, dan selanjutnya soal RSUD diberi waktu sampai penggedokan APBD 2019, yakni 30 November 2018.
Rupanya Fraksi PKB yang awalnya mengotot KPBU, mulai berubah arah. Beberapa anggota Banggar dari oposisi didatangi satu persatu seperti Ketua Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto dan Ketua FPAN, Bangun Winarso serta Emir Firdaus. Tujuannya opsi yang ditawarkan Khulaim Junaedi menarik untuk ditindaklanjuti.
Hadi Subiyanto, Ketua Fraksi Golkar,mencermati tawaran itu dengan hati-hati. Jangan sampai jadi jebakan Batman. Komitmennya Pemkab harus menjalankan APBD untuk RSUD bila akhirnya itu nanti yang diputuskan. ”Kami kuatir nanti Pemkab berkelit bila KPBU ditolak,” terangnya.
Kenapa hal ini ditanyakan, sebab menurut Hadi, Pemkab sejak awal menganggap KPBU adalah harga mati. Sementara Oposisi menganggap harga matinya adalah APBD. [hds]

Tags: