Oleh :
Umar Sholahudin
Pengajar Filsafat Pancasila Universitas Muhammadiyah Surabaya
Negeri pancasila ini dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perbicangan sosial di masyarakat, sila-sila dalam Pancasila sudah diplesetkan menjadi 1) Keuangan Yang Maha Kuasa; (2) Kemanusiaan Yang Jahil dan Biadab; (3) Persatuan Hedonesia; (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Mencari Jabatan Demi Memuaskan Kroninya; (5) Keadilan Sosial Bagi Semua Yang Membayar.
Inilah wajah Pancasila saat ini. Kondisi bangsa ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama. Soekarno sebagai penggagas dan juru bicaranya pada waktu itu dengan tegas memberikan dua kualifikasi utama kepada Pancasila, yaitu kedudukannya sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag) dan fungsinya sebagai suatu pandangan (tentang) dunia (Weltanschauung). Pancasila tidak hanya sekedar idiologi Negara, tapi juga menjadi falsafah dan system hidup berbangsa dan bernegara. Namun sayang dalam praktik berbangsa dan bernegara, pada penyelenggara Negara ini lebih cenderung menyesampingkan nilai dan prinsip-prinsip dasar dari lima sila dalam Pancasila. Dan menggantinya dengan idiologi dan system hidup yang lain, apakah itu liberalism ataupun kapitalisme.
Salah satunya hal ini terwujud dalam kehidupan dan peyelenggaran Negara di bidang ekonomi. System ekonomi pancasila yang lebih mendasarkan pada ekonomi kerakyatanan (baca: UUD 1945 pasal 33), misalnya, dalam praktik perekonomian nasional telah berubah wujud menjadi ekonomi kapitalisme. Indikasi yang paling telanjang adalah lahirnya peraturan perundangan-undangan yang pro asing/kapitalis (baca: UU Migas), menjamurnya pasar-pasar supermodern dan pada saat yang sama regulasi tersebut mengancurkan pasar tradisional.
Fakta yang paling telanjang adalah menguatnya pihak asing yang menguasai sumber-sumber ekonomi, industri sumber daya mineral dan energy strategis nasional. Kondisi ini mengusik rasa nasionalisme kolektif kita. Hampir 80 persen sumber-sumber ekonomi strategis tersebut dikuasai pihak asing. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia harus menjadi kuli di negeri sendiri. Sebuah realitas sosial-ekonomi yang sangat ironis dan tragis. Apakah ini yang namakan nasionalisme?. Nasionalisme Indonesia sudah tergadaikan. Belum lagi dibidang politik, sosial, dan budaya, kondisinya juga jauh dari nilai dan dasar Pancasila. Pendek kata, Pancaila saat ini -pelan tapi pasti- sudah mulai ditinggalkan. Para penyelenggara Negara ini lebih kagum dengan idiologi dan sistem hidup Negara asing.
Nasib Pancasila Mengenaskan
Nasib pancasila sungguh mengenaskan. Para penyelenggara Negara ini sudah terjangkit penyakit amnesia atas idiologinya sendiri. Mengukitp pernyataan B. J. habibie, saat Pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 2011 lalu, menyatakan; Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”.
Nasib Pancasila memang mengenaskan. Sebagai Ideologi negara Pancasila tak ubahnya seperti sebuah kata-kata saja yang untuk diucapkan ketika upacara. Menurut Bj Habibi, yang menyebabkan Pancasila terlupakan adalah:
Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.
Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat traumatik masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Sehingga keberadaan Pancasila saat ini seperti; ADA dan TIADA.
Secara fisik ada dan bahkan kerapkali Pancasila dijadikan “mantra dan panjangan” dalamberbagai kegiatan formal kenegaraan. Namun sebenarnya TIADA; nilai-nilai dasar Pancasila tidak mewujud secara riil dalam pola perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan yang lebih parah lagi, tidak adanya keteladan dari para pemimpin negeri ini. Justru para pemimpin negeri ini kerapkali menjadi masalah dan sumber masalah negeri ini. Berbagai problematika yang terus mendera bangsa ini menjadi bukti empirisnya.
Di tengah problematika bangsa yang kompleks seperti sekarang ini, sudah saatnya kita dan terutama para penyelenggara negeri ini melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebihriil dan konsistensi. Para penyelenggara Negara ini perlu diingatkan dengan pernyataan Jendral nasution; bahwaPancasila sebagai ideologi satu-satunya yang menjamin kesatuan nasional dan cocok dengan kepribadian Indonesia, dan karena itu menjadi landasan yang sesuai bagi dasar Negara Indonesia.
————————- *** ————————-
