Pancasila dan Keadilan Sosial dari Desa

Oleh :
Meithiana Indrasari
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Seotomo Surabaya, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Muda Jawa Timur, Direktur Regional Indonesia Council for Small Business (ICSB) Jawa Timur.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara merupakan visi besar yang sudah mendunia. Sila kelima Pancasila adalah bagian paling penting dari filosofi kenegaraan Indonesia.

Mengutip potongan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Beliau dengan tegas mengatakan Indonesia Merdeka tidak hanya mengejar demokrasi politik saja, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sosial. Namun, tidak ada jalan pintas untuk menuju keadilan sosial. Faktor etos kerja bangsa, daya kreativitas dan kekuatan inovasi segenap bangsa secara alamiah bisa mempercepat terwujudnya keadilan sosial.

Bertolak dari itulah Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu hal yang diatur dalam Perpres tersebut terkait Dewan Pengarah BRIN. Dalam aturan ini tertulis pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) merangkap jabatan di lembaga baru ini.

Rangkap jabatan pejabat BPIP dengan BRIN menandakan betapa pentingnya iptek untuk merumuskan keadilan sosial yang relevan pada saat ini. Keadilan sosial adalah konsepsi atau teori yang sudah sangat tua tetapi terus berkembang sesuai dengan semangat zaman.

Menarik sekali konsepsi keadilan sosial model Soekarno. Hal tersebut pernah beliau ditegaskan dalam sebuah pidato kuliah umum tentang Pancasila yang diselenggarakan Liga Pancasila di Istana Negara.

Menurut Bung Karno arti dari kata keadilan sosial ialah suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l’homme par l’homme.

Globalisasi telah melahirkan korporasi raksasa dengan model bisnis yang transformatif dan disruptif. Sayangnya globalisasi sering kali melindas etika bisnis atau usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam teori mekanisme keadilan ekonomi dilandasi tiga prinsip dasar, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya bisa membentuk bangunan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya terganggu atau hilang, niscaya bangunan menjadi runtuh.

Untuk itu dibutuhkan sikap tegas dan cerdas para penyelenggara negara sebagai pengendali, karena distorsi dalam sistem pasar yang bebas bisa menimbulkan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti teori peraih Nobel Joseph Stieglitz, yakni selalu ada faktor asymetrical information dalam mekanisme kerja pasar bebas. Yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.

Salah satu sisi wajah keadilan sosial di Indonesia kini tergambar di desa. BPIP mesti bisa menempatkan proporsi dan reposisi kebijakan ekonomi yang bertumpu ke desa dengan berlandaskan iptek.

Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harusnya searah dengan esensi nilai keadilan sosial yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Dimana paham keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya adalah sosialisme yang mampu mengendalikan kapitalisme tanpa menghancurkannya.

Mewujudkan Keadilan sosial yang paling esensial mesti berawal dari desa. Tolok ukur keadilan itu dilihat dari kualitas SDM di pedesaan dan sejauh mana proses nilai tambah

terhadap sumber daya alam (SDA) yang tersedia di masing-masing daerah bisa terwujud lewat wirausaha rakyat.

Ideologi Pancasila sangat penting dalam pembangunan desa ke depan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu untuk terus meningkatkan kesejahteraan di desa.

BPIP memiliki langkah terobosan dalam rangka menyosialisasikan Pancasila ke segala lini kehidupan, termasuk dengan menggandeng Kemendes PDTT. Misalnya, lewat kerja sama peluncuran Desa Pancasila.

Namun, predikat Desa Pancasila hendaknya tidak sekedar jargon, melainkan harus ada gerakan konkrit yang menyentuh langsung masyarakat desa.

Keadilan sosial dari desa bisa cepat terwujud apabila SDM pedesaan mampu mewujudkan proses bisnis Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengandung nilai tambah yang signifikan.

Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Dari 74.953 desa yang ada di tanah air, telah terbentuk sekitar 51.000 Bumdes.

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, sekitar 37.000 Bumdes telah menjalankan usaha dan melakukan transaksi ekonomi secara normal. Data menunjukkan ada 10.026 Bumdes yang tahan pandemi covid-19 dan usahanya justru terus tumbuh. Kategori badan usaha yang kuat bertahan ternyata yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui kajian bisnis dan berbasis lokalitas.

Saatnya membangkitkan SDM di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang dengan cara yang lebih progresif. Selama ini di persada Indonesia terjadi pengerukan SDA secara besar-besaran tanpa menimbulkan proses nilai tambah yang berarti karena hanya dilakukan sebatas mengekspor bahan mentah minus proses pengolahan.

Ragam profesi yang berakar di desa kini sedang dalam kondisi krisis. Saat ini ada fenomena yang menyedihkan terkait sempitnya lapangan kerja yang tidak mampu lagi menyerap jumlah penduduk angkatan kerja di desa.

Transformasi profesi di desa, terutama terkait dengan profesi pertanian kini dalam kondisi yang memilukan. Karena sebagian besar generasi muda di desa tidak sudi menggeluti profesi sebagai petani. Perlu berpikir keras menghadapi krisis petani muda yang kini terjadi di Indonesia. Butuh inovasi sosial untuk melancarkan proses regenerasi petani. Krisis petani muda yang ditandai dengan kecilnya minat anak-anak petani untuk menggeluti profesi pertanian. Penyebab terjadinya krisis petani muda sangat kompleks dan multidimensional. Sehingga perlu solusi yang mendasar.

Krisis petani muda tergambar dalam survei LIPI dimana hanya 4 persen anak petani berusia 15-35 tahun yang bersedia menggeluti profesi petani. Yang lebih menyedihkan lagi angkatan kerja sektor pertanian saat ini semakin menua dan renta, 65 persen telah berusia di atas 45 tahun. Kondisi diatas tentunya akan memperpuruk produktivitas pertanian.

———– *** ————-

Tags: