Pandemi dan Ujian Layanan Kesehatan Kekinian

Oleh :
Oryz Setiawan
Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Badai pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan hampir semua sendi-sendi negara dan masyarakat. Siapa yang menyangka bahwa dari “makhluk” yang tak kentara dengan mata telanjang dapat menerjang batas-batas negara dan penjuru dunia atau transnasional. Setidaknya lebih dari 212 negara, penduduknya terjangkit virus asal Wuhan China tersebut. Lebih dari setahun semua bergulat dengan wabah terburuk di era modern saat ini. Dalam konteks sistem kesehatan, dunia kesehatan tengah diuji seberapa mampu bertahan dikala serbuan pasien terpapar Covid-19 yang terus membludak. Semua layanan Kesehatan saat ini tengah diujung tanduk, kekurangan ruangan isolasi perawatan, laboratorium penguji sampel sangat terbatas, kebutuhan reagen dan sarana prasarana pendukung diagnostik juga meningkat pesan dan lebih ironis adalah garda pamungkas dan benteng terakhir para tenaga kesehatan dan medis terus berguguran secara signifikan. Kondisi ini menggambarkan alarm emergensi kapasitas rumah sakit menuju colaps. Pada saat yang sama, areal pemakaman kian menyempit dan tidak mampu menampung pasien yang meninggal akibat Covid-19 terutama di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki luasan lahan yang minim.

Kondisi ini tentu sangat membahayakan terhadap kualitas layanan secara optimal. Dapat dibayangkan, bila para tenaga medis ambruk maka siapa yang akan melayani. Ketika itu terjadi, secara manajemen kontingensi maka akan dilakukan prioritas pasien atau (triage) terutama dalam aspek kegawatdaruratan berdasarkan kondisi klinis medis. Dengan kata lain, hak pasien yang lain dengan kadar dan kondisi yang ‘belum’ level gawatdarurat yang juga membutuhkan layanan akan terabaikan yang berisiko berujung pada tingkat keparahan paisen. Hal ini yang tak diinginkan bersama. Keseimbangan atau cakupan layanan menjadi titik kritis dalam penanganan pandemi dari sisi upaya perawatan dan penyelamatan nyawa seseorang. Esensi kesehatan sebenarnya bukan entitas tunggal yang tidak dapat berdiri sendiri namun bersinergis dan berkolaborasi dengan sektor lain.

Intinya ketika penanganan pandemi dapat dikendalikan maka sektor esensial lain seperti sektor ekonomi sudah dapat mulai bergerak dan berjalan meski belum sepenuhnya normal. Saat ini tercatat setidaknya 86 juta manusia di muka bumi telah terpapar virus asal Negeri Tirai Bambu tersebut yang merenggut lebih dari 2 juta nyawa manusia. Di Indonesia, setali tiga uang jumlah yang terpapar tiap hari terus meningkat lebih dari 800 ribu, meski angka kesembuhan juga terus meningkat. Fenomena meningkatnya angka kasus aktif Covid-19 dapat dimaknai berbagai kondisi kekinian. Tidak hanya fasilitas kesehatan yang masih tertatih, masih sengkarut kebijakan dan koordinasi pusat-daerah, kesenjangan dan kualitas data, dan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol Kesehatan. Sesungguhnya dalam kondisi pandemi, sedikit orang saja tidak patuh pada protokol kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah kasus aktif Covid-19 secara eksponensial.

Dalam Teori perubahan perilaku, theory of planned behaviour dijelaskan bahwa setiap individu akan memutuskan untuk berperilaku tertentu (dalam hal ini protokol kesehatan) dengan cara mengevaluasi setiap informasi yang tersedia untuk mereka. Adapun patuh atau tidaknya individu atas suatu hal ditentukan pada sejauh mana intensi mereka untuk terlibat di dalamnya. Intensi tersebut dipengaruhi oleh norma, kemudahan, serta persepsi bahwa perilaku tersebut ada di dalam kendalinya (perceived behavior control/PBC). Kesehatan adalah potret riil bahkan upaya pengendalian kasus masih jauh dari harapan. Alih-alih menurunkan kasus, awal tahun ini justru penambahan kasus harian mengalami pecah rekor di angka 10 ribuan. Kondisi ini telah diprediksi oleh kalangan epidemiolog bahwa kurva penambahan kasus melonjak drastis ketika prasyarat pemenuhan 3 M (Memakai Masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak) yang kini 5 M ditambahkan Menjauhi Kerumunan/Keramaian serta Membatasi Mobilitas dan Interaksi tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang seharusnya.

Urgensi Vaksin

Setidaknya terdapat tiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada penemuan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Indikator surveilans kesehatan masyarakat menyangkut kemampuan sistem kesehatan masyarakat untuk melakukan pemantauan, seperti deteksi kasus atau testing, pemantauan mobilitas penduduk serta pelacakan kontak. Indikator terakhir, pelayanan kesehatan berfokus pada ketersediaan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit untuk penanganan COVID-19, alat pelindung diri (APD) termasuk pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung seperti ketersediaan reagen, PCR kit serta kemampuan dan kapasitas laboratorium dalam upaya deteksi kasus secara tepat, cepat dan akurat. Keberadaan vaksin sangatlah menjadi secercah asa bak nyala lilin di tengah kegelapan dimana membutuhkan penerangan walau belum sepenuhnya menjamin lenyapnya pandemi virus.

Seperti diketahui, Pemerintah RI telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca-Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin itu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Covid-19. Memang dibutuhkan lebih dari satu jenis varian vaksin atau diversifikasi jenis vaksin untuk proses vaksinasi di Indonesia. Hal itu mengingat setiap jenis vaksin memiliki kriteria dan rentang penerima yang berbeda-beda.

Meski nantinya telah dilakukan vaksinasi, namun strategi 5 M dan 3 T (Testing, Tracing, danTreatment) masih terus dilakukan hingga kasus benar-benar terkendali. Manajemen komunikasi publik harus terus digencarkan, sosialisasi secara masif harus diakselerasi seiring dengan mulai dijalankan minggu-minggu ini mengingat berdasar survei masih ada 34 persen masyarakat menolak dilakukan vaksinasi. Kondisi ini jelas sangat dikawatirkan, karena sasaran vaksinasi adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan tahapan prioritas kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Meskipun vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, terciptanya herd immunity akan melindungi masyarakat yang tidak memperoleh vaksinasi karena alasan tertentu, terlindungi dari paparan penyakit, karena hingga saat ini belum terjawab durasi yang divaksin dapat bertahan dari potensi infeksi virus.

Tags: