Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja di UPT BLK mojokerto, Jumat (24/7/2020). [Gegeh Bagus Setiadi]
DPRD Jatim, Bhirawa
Mewabahnya virus corona (Covid-19) sangat mengganggu perekonomian di Jatim hingga berdampak pada kinerja perusahaan. Demi memangkas biaya dan tetap bertahan di tengah bisnis yang lesu, banyak perusahaan di Jatim melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawainya.
Untuk menjawab itu, peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Jatim harus bisa mengantisipasi lonjakan PHK. Banyak warga menganggur dan semakin tidak terkendali jumlahnya. Baik pekerja formal maupun tidak formal.
“Kalau kita ingin mengantisipasi lonjakan PHK, itu kan berarti harus ada penyiapan kembali tenaga pekerja. Salah satunya itu disiapkan oleh BLK. Karena di BLK ini konekting dengan pasar kerja,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih saat Kunker bersama jajaran Anggotanya di UPT BLK mojokerto, Jumat (24/7).
Politisi PKB ini menegaskan bahwa anggaran untuk pelatihan di BLK dihapus lantaran refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Apalagi, lanjut Hikmah, anggaran untuk pelatihan siswa SMK terkena dampaknya.
“Nah, anggaran untuk pelatihan itu dihapuskan. Anak-anak lulusan SMK yang menganggur, belum sertifikasi mau dilatih tidak ada anggarannya. Ini yang kita sesalkan,” terangnya.
Selama pandemi, lanjut Hikmah, BLK hanya mengandalkan anggaran dari APBN. Sedangkan dari APBD Provinsi semuanya terkena refocusing. “Semua anggaran untuk pelatihan dari APBD Provinsi kena refocusing. Akhirnya, yang dipakai di BLK ini hanya anggaran dari APBN saja,” jelasnya.
Kedua, kata Hikmah, layanan unggulan Jatim yakni Mobile Training Unit (MTU) berhenti total. Padahal, inovasi layanan ini dalam rangka menurunkan pengangguran dan menjadikan angkatan kerjanya sebagai tenaga kerja berketerampilan. “MTU ini juga tidak bisa beroperasi, apalagi sebagian mobilnya juga rusak,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pascapandemi ini, pihaknya menginginkan Pemprov Jatim bisa mengatasi tenaga kerja ter-PHK. “Bagaimana mengatasi tenaga kerja, maka di anggaran tahun 2021 harus mulai dipikirkan cara mengatasinya,” pungkasnya.
Pada kesempatan Sama, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandi Firdaus mengakui bahwa dari pengamatannya BLK Mojokerto perlu support mengembangkan dan melahirkan tenaga profesional di Mojokerto.
“Karena Mojokerto masuk ring satu dengan total karyawan 81 ribu lebih. Di tempat inilah (BLK Mojokerto, red) melahirkan tenaga profesional maka fasilitas harus dipenuhi. Perlu ada perhatian khusus,” katanya.
Menurut Suwandi yang juga Anggota DPRD Jatim Dapil Mojokerto-Jombang, kondisi saat ini banyak perusahaan bermasalah di tengah pandemi Covid-19. “Kami siap membantu apa saja yang diharapkan di BLK Kab Mojokerto,” tambahnya.
Sementara, Kepala UPT BLK Mojokerto, Isman Widodo menjelaskan hasil pelatihan dan penempatan di tahun 2019 dengan jumlah pelatihan 2.048 dan jumlah penempatan 1.137. Dari jumlah tersebut prosentasenya 55,52 persen.
“Kami melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan pengetahuan berdasarkan klaster kompetinsi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat sesuai Pergub Jatim No 62 tahun 2018,” jelasnya.
Kunjungan kerja Komisi E DPRD Jatim ini juga dihadiri Sekretaris Disnakertrans Jatim, Umar Hasan dan juga jajaran Kepala dari UPT BLK Mojokerto. [geh]
