Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, bersama Asisten Teritorial Kasad TNI, Mayjend. TNI Supartodi dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan RI, Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, DEA. Saat melakukan panen padi di Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko Tuban. [khoirul huda/bhirawa]
Tuban, Bhirawa
Kabupaten Tuban kembali didapuk menjadi lokasi kunjungan kerja Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kamis (08/02). Kali ini, bertempat di Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko, rombongan Kementan yang dipimpin Asisten Teritorial Kasad TNI, Mayjend. TNI Supartodi dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan RI, Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, DEA., bersama Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., melaksanakan peninjauan langsung persiapan panen raya pada bulan Februari ini. “Kabupaten Tuban merupakan lumbung padi nasional, ke depan, Kabupaten Tuban akan dijadikan pilot project pengembangan di bidang pertanian,” kata Mayjend Supartodi dalam sambutannya.
Selain itu, Mayjend Supartodi menambahkan kesejahteraan petani harus diprioritaskan. “Para petani jangan dipersulit, tapi harus disejahterakan,” serunya disambut riuh tepuk tangan. Lebih lanjut, Mayjend Supartodi memerintahkan Babhinsa untuk mendata jumlah sawah dan pemiliknya serta perkiraan panen maksimal H-1 sebelum panen dilaksanakan. Sehingga saat panen dapat dilakukan jual beli gabah langsung di sawah. “Petani dapat menerima langsung uang hasil panen saat itu dan juga pemerintah akan membeli semua hasil panen petani,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wabup Tuban menyampikan produksi padi di tahun 2017 mencapai 627.774 ton dan dikonversi menjadi beras sebesar 395.122 Ton. Sehingga produksi beras tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Tuban, pada Tahun 2017 terjadi surplus sebanyak 60,06 persen. “Hal menjadi prestasi bagi Kabupaten Tuban mengingat ketersediaan lahan pertanian yang menurun namun hasil panen mengalami peningkatan,” ungkap Wabup.
Besarnya surplus padi, menjadi alasan Pemkab Tuban menolak impor beras. “Dikhawatirkan akan mengakibatkan kebingungan petani dan dapat menyebabkan harga jual gabah dan beras milik petani mengalami penurunan,” tegasnya.
Wabup juga berharap Kementan melakukan evaluasi dan kajian mendalam sebelum menetapkan impor bahan pangan, dalam hal ini impor beras. Terkait dengan jual beli gabah di sawah, Wabup menjelaskan bahwa Pemkab Tuban, melalui Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) akan mengawal terus transaksi tersebut. “Kami setiap harinya akan mendata berapa jumlah gabah yang terjual dan besaran uang yang diterima petani,” tutur Wabup di hadapan para petani.
Wabup yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Tuban berterimakasih pada jajaran TNI, khususnya Satgas Pangan dalam menyokong swasembada pangan di Kabupaten Tuban. “Ke depannya, saya berharap sinergitas ini dapat ditingkatkan demi kesejahteraan petani dan masyarakat kabupaten Tuban dalam arti luas,” imbuh Wabup.
Selain itu, Kontribusi Sektor Pertanian berperan cukup besar pada struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban. Sesuai data PDRB (berdasarkan harga berlaku), Sektor Pertanian berkontribusi sebesar 21,2 %, posisi tersebut berada pada urutan kedua setelah Industri Pengolahan sebesar 27,51 %.
Untuk penyerapan tenaga kerja disektor pertanian juga cukup tinggi, yaitu sebesar 275.724 jiwa atau 47 % dari jumlah tenaga kerja (Jumlah Penduduk Usia Produktif) sebanyak 584.743 jiwa. Kegiatan yang juga diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban, secara simbolis Asisten Teritorial Kasad TNI, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan RI, dan Wabup Tuban melakukan panen raya.
Pada kesempatan itu, Wabup menyerahkan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada petani. Selain itu, juga dilakukan jual beli gabah dari petani kepada pemerintah yang diwakili oleh Dandim 0811/Tuban, Letkol. Inf. Nur Wicahyanto. [hud]
