Suasana rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pilkades 2018 serentak di Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Sebagian Panitia Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang ada di wilayah Kab Sidoarjo mengeluh. Hingga kini mereka belum mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Padahal proses Pilkades sudah berjalan sehingga dalam pelaksanaannya mereka hutang pada Plt Kades setempat.
Kondisi ini terungkap saat disampaikan salah satu Panitia Pilkades Desa Pepe, Kec Sedati Sidoarjo, dalam rapat koordinasi dan evaluasi setelah penutupan pendaftaran Pilkades serentak 2018, kemarin(4/1) di Ruang Pertememuan Kantor Dinas PMD P3A dan KB (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana).
Menurutnya, kalau panitia Pilkades sudah sering melakukan kegaitan, termasuk melakukan rapat-rapat. Namun dana Pilkades yang disampaikan pada waktu sosialisasi yang informasinya sudah ada, tetapi hingga saat ini belum turun. Sehingga panitia selalu hutang di desa melalui Plt Kades.
Mendapat keluhan ini, Kepala Dinas PMD P3A dan KB (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kab Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron MM yang menegaskan, soal anggaran itu tergantung dari desa masing-masing.
”Karena sudah jauh-jauh hari, kami sudah pernah mensosialiasikan dan menghimbau agar desa dalam mengelola anggaran agar mencadangkan anggaran untuk Pilkades. Perintah itu sudah ada dalam aturan, desa sudah sah mencadangkan anggaran Pilkades. Bila ada desa yang tidak punya anggaran untuk itu berarti desa tersebut kurang memperhatikan arahan dari kami,” katanya.
Ali Imron menegaskan, jadi kalau pihak-pihak desa sudah mencadangkan dana Pilkades melalui APBDes, maka mereka tak harus menunggu dana pencairan yang dari APBD Kabupaten. Sambil menunggu dari APBD, desa sudah bisa melakuan kegaitan-kegiatan Pilkades dengan lancar tidak terganggu prosesnya. [ach]
