Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek Kembali Bahas Ranperda BPR

Trenggalek, Bhirawa
Pansus II DPRD Trenggalek kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penggabungan dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.Dua BPR tersebut yaitu PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin mengatakan bahwa Pansus II kali ini kembali bahas Ranperda penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek.

“Kemarin belum terselesaikan pembahasan Ranperda penggabungan dua BPR,” ungkap Alwi usai rapat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.

Tarik ulur pasal sempat warnai jalannya rapat antara Pansus II dan bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, namun hal itu menurut Alwi merupakan perjalannya rapat dalam menentukan aturan yang paling proporsional.

“Hal tersebut justru menandakan bahwa rapat benar-benar kondusif. Kalau memang sempat ada perdebatan saat perumusan rancangan peraturan kali ini, hal itu wajar mengingat peraturan inilah yang nantinya bakal jadi pijakan dalam menggabungkan kedua bank tersebut,” paparnya.

Lanjut politisi PKS tersebut mengaku bahwa dalam menyusun Ranperda tersebut, hanya saja ada beberapa catatan yang perlu dibenahi, seperti halnya terkait inventarisir daftar masalah entitas kedua badan usaha.

“Tadi ada beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan selanjutnya, seperti besaran nilai perusahaan saat ini. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan,” urainya.

Sehingga lanjut Alwi pembahasan nya harus di skors mengingat ada beberapa catatan yang perlu dibenahi.

“Pembahasan terpaksa kami skors karena menunggu nilai pembukuan terbaru yang ada pada kedua bank. Kata mereka tadi siap menyajikan data pada pembahasan selanjutnya, namun mereka minta tambahan waktu,” urainya.

Dengan begitu Pansus II DPRD Trenggalek juga meminta data seluruh total nilai aset yang dimiliki kedua bank tersebut untuk proses penggabungkan kedua BPR milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

“Sehingga dalam pembahasan selanjutnya Pansus II dan Tim asintensi tinggal merumuskan peraturan yang mengikat keduanya. Jika dalam pembahasan tidak ada kendala yang krusial, maksimal bulan depan Ranperda penggabungan dua BPR bisa disahkan,” pungkasnya.(wek).

Tags: