Pansus II DPRD Trenggalek Kembali Bahas Penggabungan BPR BPS dengan BPR Jwalita

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin

Trenggalek, Bhirawa
Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek kembali lanjutkan proses pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penggabungan BPR.Jwalita dan BPR BPS (Bangkit Prima Sejahtera), mengingat sejak didirikannya terus mengalami kerugian.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin mengungkapkan bahwa sejak didirikan BPR BPS selalu mengalami kerugian, selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekomendasikan agar BPR tersebut dilakukan penggabungan.

“Karena BPR tidak mungkin lagi untuk dikembangkan, akhirnya harus digabungkan dengan BPR yang kondisinya sehat dan berkembang, yaitu BPR Jwalita,” ungkap Politisi PKS di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.

Mengingat akan dilakukan penggabungan BPR BPS ke BPR Jwalita agar kondisinya bisa berkembang dan sehat Alwi pertanyakan terkait kepastian nilai aset dari kedua BPR tersebut. Pasalnya, nilai aset yang disampaikan bukanlah hasil audit.

“Terkait laporan aset dari BPR.Jwalita dan BPR BPS ini, sebenarnya kedua BPR tersebut sudah memberikan laporannya ke Pansus atas kepastian nilai aset tersebut, namun dihitung untuk kapan, apakah dihitung per 31 Desember 2020 lalu, atau terhitung setelah proses penggabungan BPR tersebut selesai. Pasalnya, nilai aset dari lembaga keuangan tersebut akan terus berubah, sehingga harus ada kepastian dalam penghitungannya,” tandasnya.

Selain itu Alwi juga menyampaikan, agar dalam penggabungannya menuertakan hasil audit untuk memastikan nilai aset dari kedua lembaga keuangan tersebut.

“Untuk BPR Jwalita wajib lakukan audit, karena nilai asetnya sudah lebih dari 5 Miliar rupiah. Sedangkan untuk BPR BPS tidak wajib audit. Karena data aset BPR BPS per 31 desember 2020 sejumlah 472 juta rupiah, aset itu terdiri dari kas, tabungan, piutang, bangunan, dan aset lainnya,” sebutnya.

“Sementara itu mengenai laporan tanpa audit kita juga masih mempelajari lebih lanjut apakah laporan tanpa audit dari BPR BPS diperbolehkan atau tidak,” Imbuhnya.

Masih kata Alwi, Mengacu perda pendiriannya, BPR BPS memiliki aset sekitar 2,4 Miliar rupiah. Seiring berjalannya waktu aset tersebut tidak bisa berkembang dan justru terus berkurang, sehingga perlu dilakukan penggabungan.

“Setelah BPR BPS digabungkan ke BPR Jwalita, nasabah BPR BPS akan pindah menjadi nasabah BPR Jwalita, sehingga proses penagihan tunggakan nasabah juga akan dilakukan oleh BPR Jwalita,” pungkasnya.(Wek).

Tags: